jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (NHW) menyatakan selain tidak memenuhi rasa keadilan, vonis 4 tahun penjara terhadap Habib Rizieq Shihab (HRS) juga penuh kejanggalan.
Hal itu disampaikan Ustaz Hidayat menanggapi vonis Habib Rizieq yang diputuskan majelis hakim PN Jakarta Timur dalam persidangan perkara hasil swab test di RS Ummi, Kamis (24/6) kemarin.
BACA JUGA: Sebut Vonis Habib Rizieq Tidak Adil, HNW Bicara soal Fakta, Simak
Menurut Hidayat, beberapa kejanggalan dalam vonis hakim tersebut antara lain adanya opsi yang diberikan kepada Habib Rizieq untuk meminta pengampunan atau grasi kepada Presiden Jokowi.
"Majelis memberi opsi pengampunan, seakan HRS sudah menerima dan menjadi persoalan pribadi dengan Presiden Jokowi, sosok yang juga disoroti publik terkait masalah kerumunan saat covid-19, dan berbagai pernyataannya dinilai tidak terbukti di lapangan seperti ekonomi yang meroket," ucap Ustaz Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (25/6).
BACA JUGA: HRS Divonis 4 Tahun Penjara, Ruhut Sitompul: Harus Bersyukur
Wakil ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan opsi pengampunan itu memang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ada kewenangan presiden memberikan grasi.
Namun, katanya, grasi itu baru bisa dilakukan bila tersangka menerima vonis hakim. Oleh karena itu, penyebutan alternatif pengampunan atau grasi itu menjadi sangat tidak lazim, apalagi HRS menolak vonis hakim dan masih ada berbagai upaya hukum yang tersedia, seperti banding ke Pengadilan Tinggi, kasasi hingga peninjauan kembali (PK).
BACA JUGA: Warga Mendatangi Kantor Polisi dan Menyerahkan Ratusan Pucuk Senjata Api
"Dengan adanya pernyataan banding, putusan PN Jakarta Timur ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Alternatif grasi belum bisa diberikan. Jadi, opsi hakim tersebut sangat tidak lazim," tutur politikus yang juga dikenal dengan inisial HNW itu.
Oleh karena itu, dia mendukung Habib Rizieq untuk mencari keadilan melalui permohonan banding agar menghadirkan vonis yang benar-benar adil dan profesional.
"Sudah sangat wajar dan benar apabila upaya banding yang ditempuh. Ini juga untuk menunjukkan kepada masyarakat, baik aparat maupun rakyat bahwa Habib Rizieq selalu mentaati prosedur hukum yang berlaku di Indonesia," pungkas HNW. (fat/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam