jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Tim penyidik Pidsus Kejari Lombok Tengah mengantongi bukti keterlibatan seorang perwira Polri berinisial IMS dalam kasus korupsi kredit fiktif Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cabang Batukliang yang merugikan negara Rp 2,38 miliar.
Kasi Pidsus Kejari Lombok Tengah Bratha Hariputra mengatakan bukti tersebut sesuai dengan upaya jaksa dalam pemenuhan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
BACA JUGA: Baim Bikin Prank Laporan KDRT di Polsek, Polisi Segera Ambil Tindakan
"Jadi, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP yang mengatur tentang pemenuhan alat bukti keterlibatan yang bersangkutan (IMS), itu semua sudah ada," kata Bratha dikutip dari Antara, Senin (3/10).
Namun, Bratha belum mau memerinci apa saja bukti keterlibatan IMS dalam kasus rasuah tersebut.
BACA JUGA: Oknum Polisi Dipecat Gegara Terlibat Suap Penerimaan Casis Bintara Polri
Dia hanya memastikan bukti yang kini sudah berada di tangan penyidik bisa menjadi dasar dalam penetapan IMS sebagai tersangka.
"Yang jelas, bukti yang mendukung untuk hal itu (penetapan tersangka) sudah ada, mulai dari keterangan saksi, dokumen sitaan, hingga ahli dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," ujarnya.
BACA JUGA: Oknum Wartawan Peras Petani Ternyata Pernah Jadi Kades Lalu Dipecat
Selain itu, jaksa juga sudah mengantongi pengakuan IMS dalam kesaksian di persidangan untuk dua terdakwa dari pihak BPR.
”Jadi, semua alat bukti sudah ada," ujar dia.
Bratha menambahkan saat ini kejaksaan belum bisa mengambil sikap.
Hal tersebut bukan karena belum ada putusan dua terdakwa dari pihak BPR, melainkan menunggu rencana koordinasi lebih lanjut antara Kejati dengan Polda NTB.
"Dari koordinasi inilah nanti akan dilihat, apakah Polda NTB atau tetap kami yang melakukan pemeriksaan lanjutan," tambahnya.
Perwira polisi berinisial IMS muncul dalam kasus ini sebagai pihak yang mengajukan kredit fiktif untuk 199 anggota Polri.
Periode pengajuan itu berlangsung mulai tahun 2014 hingga 2017, ketika IMS menjabat sebagai Perwira Administrasi Urusan Keuangan Direktorat Sabhara Polda NTB.
Selama mengemban jabatan tersebut, IMS melihat peluang adanya kerja sama pinjaman kredit antara Polda NTB dengan BPR dan IMS mendapat perlakuan khusus dalam kerja sama antarlembaga tersebut.
Dengan memanfaatkan kerja sama itu, IMS diduga mengajukan pinjaman kredit dengan mencatut nama 199 orang anggota Polri.
Jaksa telah mengantongi peran IMS ketika masih melakukan penyidikan terhadap dua tersangka yang kini sudah berstatus terdakwa, yakni Johari yang berperan sebagai Account Officer dan Agus Fanahesa sebagai Kepala Pemasaran pada BPR Cabang Batukliang.
Namun, selama proses penyidikan berjalan, IMS tidak pernah hadir memenuhi panggilan pemeriksaan. Ketika itu jaksa hanya melakukan pemanggilan terhadap IMS secara patut.
Bratha memastikan kasus ini tidak akan selesai sampai kepada dua terdakwa dari pihak BPR, mengingat pihak yang bertanggung jawab maupun menikmati kerugian negara Rp 2,38 miliar belum terungkap di persidangan. (antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wanita Korban Penganiayaan Oknum Polwan Brigadir IR Mengaku Diancam
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan