jpnn.com - JAKARTA - Staf Khusus Presiden, Lenis Kogoya mempertanyakan keseriusan PT Freeport Indonesia untuk memenuhi tuntutan hak ulayat dan kompensasi Suku Amungme, Papua. Pasalnya, selama beberapa kali rapat mediasi bersama Suku Amungme, Freeport hanya mengutus perwakilan stafnya. Padahal, Lenis mengundang para petinggi perusahaan tersebut untuk menghadiri rapat.
"Kami sudah rapat tiga kali. Yang datang stafnya, bawahannya. Bukan direkturnya. Bagaimana bawahannya bisa ambil keputusan kalau begitu. Pemda saja semuanya hadir. Freeport malah utus bawahan saja, tidak menghargai kami kalau begini," ujar Lenis dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (15/9).
BACA JUGA: Mantan Ketua KPK Itu Kini Jadi Pegawai Kantor Notaris Loh...
Tak hanya itu yang membuat Lenis geram, Freeport sampai saat ini belum memberikan laporan yang diminta pihak istana soal kewajiban dan kegiatan lain di luar pertambangan yang dilakukan perusahaan Amerika itu dengan masyarakat sekitar. Terutama Suku Amungme. Kegiatan dan kewajiban itu, tegas Lenis, harusnya dilakukan Freeport setelah mengeruk tanah Papua selama sekitar 48 tahun.
"Kami sudah beri waktu 3 bulan untuk laporkan itu, tapi belum ada respon dari Freeport. Saya mau sampaikan ke presiden bahwa laporan mereka tidak lengkap. Kali saya tidak beri waktu lagi, biar Freeport lapor sendiri ke presiden," imbuh Lenis.
BACA JUGA: SIKAT: Polri Siap Tindak Anggota yang Terlibat Bakar Lahan
Lenis mengatakan, seharusnya Freeport serius mengurus hak ulayat dan kompensasi untuk warga Papua, karena perusahaan tambang emas itu akan memperpanjang kontrak karyanya pada 2021.
"Seharusnya bicara hati ke hati sebelum dilanjutkan kontraknya. Apa yang harus dilakukan. Jangan sampai tidak mendapatkan hak dari tanahnya sendiri," tegas Lenis. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Menko Luhut Kesal Pj Gubernur Kalsel Absen di Rapat Bahas Asap
BACA ARTIKEL LAINNYA... Alhamdulillah...Yuddy Putuskan Angkat 440 Ribu Honorer K2 jadi CPNS
Redaktur : Tim Redaksi