jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Mahyudin membuka secara resmi Round Table Discussion Lembaga Pengkajian MPR RI 2017, Selasa (24/10).
Acara yang digelar di Gedung Nusantara V, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, itu mengangkat tema Mencerdaskan Kehidupan Bangsa: Pendidikan Nasional Menurut UUD NRI Tahun 1945.
BACA JUGA: Ketua Lemkaji MPR Sebut Pendidikan Nasional Belum Ideal
Beberapa figur penting MPR menghadiri acara itu. Di antaranya, pimpinan Lembaga Pengkajian MPR dan pimpinan Badan Pengkajian MPR RI.
Ada juga Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban Din Syamsuddin, para guru, dosen, mahasiswa dan pelajar.
BACA JUGA: Anggota MPR: Hukum Mati Koruptor!
Mahyudin mengatakan, bidang pendidikan di Indonesia harus diperhatikan lebih serius.
Pasalnya, Indonesia tertinggal 45 tahun dari negara-negara maju. Khusus bidang science atau teknologi, Indonesia tertinggal 75 tahun.
BACA JUGA: Puluhan Guru PPKN Kabupaten Kendal Mendatangi MPR
“Padahal kita merdeka sudah 72 tahun. Artinya, kalau kita berupaya mengejar ketertinggalan itu mungkin sangat sulit. Sebab, begitu kita kejar 75 tahun, negara lain sudah melompat 75 tahun ke depan. Inilah perlu solusi-solusi yang tepat,” katanya.
Mengutip pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945, Mahyudin mengingatkan bahwa memaknai kemerdekaan adalah sebuah jembatan emas menuju cita-cita.
Salah satu cita-cita bangsa atau tujuan seluruh rakyat dalam bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Inilah menjadi tanggung jawab kita semua. Saya sering sampaikan bahwa kalau kita harus dibandingkan zaman dulu sebelum merdeka, tentu dalam konteks kekinian, kita sudah lebih lebih pintar secara kualitatif dan kuantitatif. Malah sebenarnya kuantitatif kita sudah maju sekalai. Namun, secara kompetisi dengan negara-negara lain, kita cukup tertinggal. Ini yang yang harus kita selesaikan,” terangnya.
Pimpinan MPR, lanjut Mahyudin, berharap hasil diskusi ini bisa menghasilkan karya, pemikiran, dan gagasan untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional Indonesia.
Dia mengaku menemukan banyak daerah yang fasilitas pendidikannya tidak memadai.
Selain itu, masih banyak anak didik tidak memiliki fasilitas atau tak bisa mengakses fasilitas pendidikan yang bauk dan memadai karena belenggu kemiskinan.
“Misalnya, tidak memiliki buku, tas, sepatu dan lainnya. Belum lagi soal ujian nasional (UN). Masalah disparitas kesenjangan fasilitas antara Jawa dan luar Jawa juga soal standardisasi mutu pendidikan nasional mesti dikaji dan dipikirkan kembali. Semua itu terkait dengan anggaran pendidikan nasional 20 persen yang lebih banyak terserap untuk gaji guru, bukan untuk fasilitas pendidikan,” tegasnya.
Mahyudin berharap acara tersebut bisa menjadi inspirasi dan mendorong gagasan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gejala Serangan Jantung yang Harus Anda Ketahui
Redaktur : Tim Redaksi