jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk menerapkan kebijakan pencabutan status PPKM secara arif sesuai dengan kondisi yang ada.
Saleh mengingatkan perubahan status PPKM harus dilandasi oleh analisis dan kajian yang matang. Sebab, Covid-19 belum dipastikan ujungnya seperti apa. WHO bahkan belum melepas status pandemi secara umum.
BACA JUGA: Sinyal Kuat dari Presiden, PPKM Bakal Diberhentikan Akhir Tahun Ini?
Menurut Saleh, kondisi Covid-19 di berbagai negara memang berbeda-beda. Ada yang sudah relatif aman, sebagian lainnya masih terdapat penularan.
"Masyarakatnya pun menyikapi dengan berbagai cara. Ada yang masih ketat dengan prokes, ada yang sudah longgar, bahkan ada yang sudah tidak memperhatikan lagi soal itu," ujar Saleh dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (22/12).
BACA JUGA: Pakai Diksi Kekuatan Besar, Jokowi Menjawab Tuduhan Amien Rais soal Partai Ummat?
Saleh menyebut meski kasus di Indonesia melandai, pemerintah semestinya tetap selektif dalam mengeluarkan kebijakan. Sebab, kasus Covid-19 masih ditemukan dan masih banyak warga yang terpapar.
Kalaupun ada kebijakan pencabutan PPKM, kata Saleh, hal itu mesti dibarengi dengan arahan dan imbauan kepada masyarakat agar tetap menjaga Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di semua lingkungan, dari perkantoran, lembaga pendidikan dan lainnya.
BACA JUGA: Duel Polisi Menewaskan Aiptu Ruslan, Bripka Wido Harus Dihukum Berat
"Dengan PHBS, masyarakat diyakini akan jauh dari penyakit. Tidak salah juga jika pemerintah mempromosikannya melalui Germas (gerakan masyarakat hidup sehat) yang sudah ada sejak lama. Namun, jika PPKM dicabut, intensitas dan intensifikasi germas perlu ditingkatkan," tuturnya.
Melalui Germas, kata Saleh, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan perlu diamplifikasi setiap saat. Termasuk mengingatkan potensi bahaya penyakit-penyakit menular yang bisa saja berkembang di masyarakat.
"Ada banyak penyakit menular yang masih tetap berbahaya seperti Covid, HIV, TBC, polio, dan lain-lain. Dengan sosialisasi PHBS ini, ada banyak target yang bisa diperoleh," ujar anggota Komisi IX DPR RI itu.
Saleh Daulay mempersilakan saja jika Presiden Jokowi mencabut status PPKM pada akhir tahun ini dengan catatan PHBS harus tetap digaungkan di tengah masyarakat.
"PHBS adalah tindakan preventif penting yang biayanya ringan dan masih terjangkau, apalagi anggaran kegiatan germas sudah ada di Kemenkes. Tinggal dimultifikasi saja di kementerian dan lembaga lain yang terkait," ucap Anggota DPR Dapil II Sumut itu.(fat/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Presiden Jokowi: Gagal Koalisi, Nanti yang Dituduh Istana Lagi
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam