jpnn.com, SURABAYA - Harga daging yang melambung di beberapa daerah disorot oleh DPRD Jawa Timur. Pihak legislatif mempertanyakan kinerja Dinas Peternakan (Disnak) yang dinilai kurang tanggap dalam mengantisipasi terjadinya lonjakan Harga Daging.
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Pranaya Yuda menjelaskan bahwa kenaikan harga daging merupakan permasalahan klasik. Karena itu, seharusnya Disnak mampu mengendalikan harga daging agar terus stabil.
BACA JUGA: Daging Sapi Lokal Sulit Penuhi Harga Eceran Tertinggi
“Kenaikan harga daging ini merupakan masalah yang sudah jadi langganan Dinas Peternakan. Seharusnya mereka punya beragam cara agar harga daging tak sampai melambung,” kata Pranaya seperti yang dilansir Radar Surabaya (Jawa Pos Group), Rabu (26/4).
Pranaya menilai tak ada visi yang jelas dari Disnak. Pasalnya, hingga saat ini tak ada upaya nyata dari Disnak Jatim untuk menekan harga daging yang terus melambung.
BACA JUGA: Stok Daging Sapi Aman, Pemerintah Buka Keran Impor
“Saya nilai Dinas Peternakan Jatim sepertinya kurang visioner. Sampai sekarang tak ada solusi jangka pendek maupun jangka panjang untuk mengatasi kenaikan harga daging di Jatim,” lanjutnya.
Seperti diketahui, harga daging di beberapa daerah di Jatim terus merangkak naik. Seperti yang terjadi di Sidoarjo. Di Pasar Larangan, harga daging sapi mencapai Rp 100 ribu per kilogram.
BACA JUGA: Stok Beras dan Daging Aman Hingga Lebaran
Padahal, harga normalnya adalah Rp 90 ribu per kilogram. “Ini sudah naik hampir Rp 10 ribu. Padahal, ini belum masuk momen Ramadan,” ungkapnya.
Jika tak segera diatasi, Pranaya khawatir harga daging akan semakin tak terkendali. Terlebih, momen Ramadan sudah semakin dekat.
Pada saat itu, beberapa harga kebutuhan pokok akan semakin menanjak. Pasalnya, kebutuhan akan kebutuhan pokok seperti daging bakal semakin tinggi.
Pranaya berharap adanya evaluasi kinerja Disnak Jatim karena hingga saat ini dinilai kurang memuaskan. Terlebih dalam mengendalikan kenaikan harga daging.
“Sudah saatnya ada evaluasi kinerja. Sudah waktunya mereka ini bergandengan dengan berbagai pihak untuk merealisasi pembentukan BUMD Peternakan agar harga terkendali,” jelasnya.
Evaluasi dinilai penting karena selama ini pihak Disnak Jatim mengklaim bahwa stok ternak potong di Jatim selalu surplus.
“Namun, faktanya yang mereka klaim itu kebanyakan punya rakyat dengan sistem rojokoyo,” sambungnya.
Seharusnya, lanjut Pranaya, hitungan stok itu diambil dari data di pasar hewan, jagal, dan perusahaan peternakan.
“Mereka ini yang tahu kondisi ternak di Jatim. Mereka seharusnya turun dan melihat langsung kondisi ternak sehingga bisa tahu kebutuhan daging di Jatim dan bisa mengontrol,” tuturnya. (gus/jay/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mentan: Harga Daging Sapi Tak Boleh Melebihi Rp 80 Ribu
Redaktur : Tim Redaksi