jpnn.com - JAKARTA - Posisi sebagai net importer minyak membuat Indonesia selalu rentan terhadap gejolak ekonomi global. Ini terkait anggaran subsidi BBM yang terancam jebol.
Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, mengacu pada realisasi pembayaran subsidi BBM yang periode Januari - Juli 2013 sudah menembus Rp 111,3 triliun atau sekitar 55,7 persen dari pagu anggaran subsidi Rp 199,8 triliun. "Sampai akhir tahun nanti, bisa lewat sedikit," ujarnya Senin malam (12/8).
BACA JUGA: Peternak di Selandia Baru Nilai Langkah Dahlan Iskan Tepat
Menurut Askolani, realisasi tersebut bukan berarti pembayaran untuk BBM subsidi yang disalurkan hingga akhir Juli. Sebab, biasanya Pertamina baru memasukkan tagihan subsidi BBM setelah satu bulan berjalan. Karena itu, realisasi subsidi untuk subsidi BBM yang disalurkan Pertamina hingga akhir Juli dipastikan lebih dari Rp 111 triliun. "Subsidi ini kan termasuk kekurangan pembayaran (carry over subsidi) tahun lalu," jelasnya.
Faktor apa yang membuat subsidi BBM berpotensi jebol" Askolani mengatakan, tahun ini agak berbeda. Sebelumnya, jebolnya subsidi BBM lebih banyak dipengaruhi oleh jebolnya realisasi konsumsi yang melampaui kuota.
BACA JUGA: Yakin Ulah Kartel
Namun, tahun ini, setelah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, tingkat konsumsi BBM bersubsidi diproyeksi bisa dikendalikan di kisaran pagu 48 juta kiloliter. "Jadi, realisasi subsidi BBM lebih banyak dipengaruhi oleh depresiasi nilai tukar (Rupiah)," ucapnya.
Sebagaimana diketahui, dalam beberapa bulan terakhir, Rupiah berada dalam tren pelemahan. Bahkan, dalam penutupan transaksi berdasar kurs Bank Indonesia (BI) kemarin, Rupiah ditutup di level 10.292 per USD, jauh di bawah asumsi makro dalam APBN-P 2013 yang dipatok di level 9.600 per USD.
BACA JUGA: Dahlan Iskan Diajak Kampanye Daging Sapi Bulog
Posisi sebagai net importer minyak membuat Indonesia selalu ketar-ketir terhadap pergerakan harga minyak maupun nilai tukar. Ketika harga minyak bergerak stabil, nilai tukar lah yang kini menjadi sumber kekhawatiran utama.
Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro mengatakan, selain berdampak pada subsidi, depresiasi Rupiah juga bakal membebani postur belanja APBN. Ini karena pembayaran bunga utang luar negeri yang harus dibayar dalam denominasi USD pun akan ikut membengkak. "Makanya, ini pemerintah berupaya agar asumsi makro tidak banyak meleset dan postur APBN aman," ujarnya. (owi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dahlan Iskan Lega, Bakso Daging Beku Tetap Gurih
Redaktur : Tim Redaksi