jpnn.com, JAKARTA - Subsidi kuota internet bagi siswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dinilai lebih banyak bahayanya ketimbang manfaat.
Salah satu bahayanya adalah data siswa bisa saja dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk kepentingan bisnis baik politik, ekonomi maupun kejahatan perdagangan orang.
"Begitu saya baca mekanisme mendapatkan kuota internet 35 GB per bulan, siswa harus setorkan data pribadi dan nomor handphone (HP), jadi merinding saya. Apalagi nomor HP dan data siswa itu akan diserahkan kepada provider-provider," kata Pengamat Pendidikan Abad 21 Indra Charismiadji kepada JPNN.com, Selasa (1/9).
Indra mengungkapkan, betapa mengerikannya bila data-datanya dimiliki orang jahat. Sebab, dengan mudahnya para oknum jahat ini bisa mengakses data nama, nomor HP siswa.
BACA JUGA: Bara JP Minta Publik Awasi Ketat Penggunaan Anggaran Kuota Internet Rp 9 Triliun
"Terlalu mahal bagi siswa untuk menebus Rp 140 ribu untuk kuota 140 GB yang diberikan masing-masing 35 GB per bulan periode September sampai Desember. Sementara bahaya mengancam jutaan anak didik," terangnya.
Dia mengungkapkan, orang tua yang paham akan bahaya ini biasanya akan menolak memberikan data anaknya. Mereka lebih memilih tidak mendapatkan kuota internet gratis.
BACA JUGA: Kuota Internet Ditanggung Negara, Guru dan Siswa Jangan Mengeluh Lagi
Namun, bagaimana dengan orang tua yang karena terpaksa menyerahkan data anaknya. Mereka berpikir toh datanya diserahkan ke pemerintah (Kemendikbud).
"Nah ngerinya di sini. Orang tua butuh subsidi agar anak-anaknya bisa belajar daring. Di sisi lain ada dampak besarnya yaitu siapapun yang megang data ini akan punya list konsumen masa depan. Untuk politik adalah pemilih atau voters di masa yang akan datang," bebernya.
Kalau data tersebut jatuhnya ke pihak asing, lanjut Indra, maka sama saja Indonesia terjebak dan bisa jadi ada VOC era digital. Indra juga melihat ada indikasi banyak yang incar data-data siswa ini.
"Ini yang saya ingatkan, berani tanggung jawab tidak. Mestinya Kemendikbud melakukan koordinasi dulu dengan pemda. Jangan kebijakan yang diambil dipukul rata," sergahnya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad