JAKARTA - Pemerintah bakal menjaga volume konsumsi bahan bakar bersubsidi agar tidak melampaui jatah yang sudah ditetapkan di APBN 2011, yaitu 38,59 juta kilo literUpaya itu dilakukan sebagai langkah awal sebelum keputusan mengenai pengaturan BBM bersubsidi yang masih akan dibahas dengan Komisi VII (energi) DPR.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pengendalian kuota BBM bersubsidi merupakan konsekuensi dari belum adanya keputusan kenaikan harga premium
BACA JUGA: 4 Negara Dongkrak Jumlah Orang Kaya di Dunia
"Kalau kita tidak ingin naikkan BBM dan masyarakat ingin begitu kita harus disiplin, pemerintah harus disiplin juga terhadap anggaran," ujar Hatta seusai membuka Rapat Kerja Kementrian Perdagangan di Hotel Borobudur, Kamis (10/3).Dalam APBN 2011, pemerintah menganggarkan Rp 87,6 triliun subsidi BBM
BACA JUGA: Opsi Kenaikan Premium Lebih Mudah
Secara umum, kuota BBM bersubsidi dipatok 38,6 juta kilo liter.Menurut data BPH Migas, konsumsi premium pada dua bulan pertama tahun ini menunjukkan pembengkakan
BACA JUGA: Pemda Diminta Ikut Awasi Distribusi BBM
Sementara untuk Februari, konsumsi premium bertambah 6,78 persen dari kuota 1,7 juta kilo liter.Hatta juga menegaskan, pemerintah lebih memilih agar pengaturan premium yang semula direncanakan per 1 April ditunda"Mengingat asumsi berubah, maka baik jika dilakukan penundaan," tambah HattaSeperti yang telah diketahui, harga minyak dunia pernah mencapai USD 105 per barel akibat instabilitas politik negara-negara Timur TengahSaat ini, harga minyak dunia pada posisi USD 103,89 per barel.
Saat ini, harga keekonomian untuk premium per 7 Maret sudah mencapai Rp 8.300 per literPadahal, pemerintah hanya mematok harga keekonomian premium dalam APBN 2011 sebesar Rp 5.600 per literMenteri Keuangan Agus Martowardojo memperkirakan bahwa pembengkakan subsidi untuk BBM bisa mencapai Rp 17 triliun jika tidak dilakukan pembatasan(sof/iro)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BBM Langka, Hatta Minta Awasi Spekulan
Redaktur : Tim Redaksi