jpnn.com, JAKARTA - Rapat pleno DPP Partai Golkar pada Selasa (21/11) siang ini bisa saja langsung memutuskan pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) tanpa harus menetapkan pelaksana tugas (plt) ketua umum terlebih dahulu.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar TB Ace Hasan Syadzily menyebutkan, hingga kini sudah ada 8 DPD yang mengusulkan Munaslub dan bisa terus berkembang. Usulan ini harus dipertimbangkan oleh DPP dalam rapat pleno nanti.
BACA JUGA: Yakinlah, Istana Tak Ikut Campur Urusan Internal Golkar
"DPP harus mempertimbangkan usulan-usulan itu, soal pelaksanaan Munaslub. Saya kira ini yang mungkin akan kuat berkembang," ujar Ace di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa.
Di sisi lain, ketia ditanya apakah penunjukkan plt memang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai berlambang beringin hitam, Ace menyebut tidak secara eksplisit diatur.
BACA JUGA: Fahri Hamzah Yakin tak Mudah Dongkel Setya Novanto
"Secara eksplisit tidak. Saya tidak menemukan pasal-pasal tentang penunjukan plt ketum, karena biasanya kalau ketum berhalangan hadir dan bersifat tetap, maka harus dilaksanakan Munaslub," jelasnya.
Disampaikan Ace, kalau tidak ada ketum karena berhalangan, tugas-tugasnya dapat didelegasikan kepada para koordinator bidang (korbid) atau sekjen sesuai tata kerja masing-masing.
BACA JUGA: GMPG Serukan Mengheningkan Cipta Pascapenahanan Novanto
Soal pilkada bisa dilimpahkan kepada korbid pemenangan pemilu dan sekjen. Mengenai pengendalian organisasi oleh ketua harian.
Karena itu, lanjut politikus Senayan ini, yang terpenting disepakati dalam pleno kali ini adalah apakah setuju Munaslub atau tidak.
"Kalau setuju, maka seharusnya secepatnya dilaksanakan Munaslub tanpa harus ada plt. Tinggal nanti rapat pleno tunjuk siapa ketua penyelenggara dan dia yang akan menghantarkan ke Munaslub itu," sebut politikus asal Banten ini.
Dia menambahkan, yang dibutuhkan sekaranga adalah kekompakan, soliditas di internal Partai Golkar. Sehingga jangan sampai tarik-menarik soal plt menjadi masalah serius bagi upaya pembenahan partai pascapenahanan Setya Novanto oleh KPK.
"Kebutuhan adanya plt atau gak tidak menjadi keharusan. Yang dibutuhkan adalah gimana caranya Munaslub dilaksanakan secepatnya, supaya organisasi bisa berjalan sesuai fungsinya," pungkas dia.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Airlangga Akui Memang Ada Sedikit Pesan dari Presiden
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam