Pemerintah Australia akan segera mengizinkan pekerja asing untuk masuk lagi bekerja di ladang pertanian dalam kesepakatan antara Partai Koalisi yang memerintah Australia saat ini.

Wakil Partai National, David Littleproud, yang juga Menteri Pertanian Australia mengatakan kesepakatan sudah dicapai dan visa khusus berkenaan dengan pertanian akan segera diumumkan.

BACA JUGA: Turki Bebaskan Pengantin ISIS Asal Melbourne Karena Tak Ada Orang Lain yang Mengasuh Anaknya

Saat ini partai yang memerintah di Australia adalah koalisi dua partai yaitu Partai  Liberal dengan Scott Morrison memegang jabatan Perdana Menteri dan Partai National yang dipimpin Michael McCormack.

Basis kekuatan Partai National kebanyakan adalah di daerah pedesaan, sementara Partai Liberal memiliki lebih banyak pendukung di kawasan perkotaan.

BACA JUGA: Sopir Ojol Menerima Pendapatan Lebih karena BTS Meal, tetapi Penggemar Khawatir Melihat Kerumunan

Pernyataan Michael muncul saat PM Morrison yang sedang menghadiri KTT G-7 di Inggris bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang menyetujui prinsip perjanjian perdagangan bebas kedua negara.

Ada kekhawatiran perjanjian perdagangan bebas akan menghilangkan ketentuan bagi para pemegang visa Working Holiday (WHV) dari Inggris, atau dikenal dengan istilah 'backpackers', tidak harus lagi bekerja selama 88 hari di daerah regional untuk memperpanjang visa mereka untuk tahun kedua.

BACA JUGA: Kisah Pengungsi Rohingya Mengarungi Lautan Selama 113 Hari

Padahal saat ini para pemilik lahan pertanian mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerja karena penutupan perbatasan internasional.

Sebelum Australia menutup perbatasan karena pandemi COVID-19, sekitar 70 persen pekerja di ladang pertanian Australia adalah pekerja asing.

Hampir 10 ribu diantara mereka yang datang setiap tahunnya berasal dari Inggris.

Menteri Pertanian David mengatakan partainya Partai National sudah mencapai kesepakatan untuk meningkatkan jumlah pekerja untuk bekerja di ladang pertanian.

"Partai National sudah mencapai persetujuan dari PM guna memastikan adanya mekanisme untuk bisa menggantikan sampai 10 ribu pekerja, juga cara membangun kapasitas pekerja musiman yang diperlukan," kata David Littleproud kepada ABC.

"Kami bekerjasama dengan PM dan menteri perdagangan dan menter lain untuk memastikan mekanisme bisa dilaksanakan, dan kami yakin sudah menemukannya."

Ketika ditanya apakah mekanisme tersebut adalah dalam bentuk visa khusus di bidang pertanian, David mengatakan PM Morrison yang akan mengumumkan hal tersebut pertama kalinya. Petani menghendaki adanya visa khusus pekerja pertanian

Kalangan pemilik lahan pertanian di Australia sudah lama menyerukan kepada Pemerintah Australia untuk memberikan visa khusus di bidang pertanian jauh sebelum Australia menutup perbatasan karena COVID-19.

Presiden Federasi Petani di Victoria, Emma Germano mengatakan visa khusus pekerja pertanian ini sudah seharusnya ada sejak lama karena ditunggu-tunggu oleh petani, bukan program lain.

"Perpanjangan model Skema Pekerja dari Pasifik atau Program Pekerja Musiman bukanlah visa pertanian dan tidak memenuhi kebutuhan di bidang pertanian.

Ini bukanlah kali pertama Partai National mengatakan mereka mencapai kesepakatan dengan PM Morrison terkait pekerja.

Dalam wawancara yang direkam di tahun 2018 beberapa hari setelah Scott Morrison menjadi Perdana Menteri, pemimpin Partai National ditanya apakah "visa khusus di bidang pertanian" merupakan bagian dari perjanjian koalisi dengan PM Morrison.

"Saya ingin melihat visa pertanian ini diselesaikan dalam bilangan minggu, bukan bulan. Ini perlu dilakukan, ini harus dilakukan," kata Michael McCormack pemimpin Partai National saat itu.

Beberapa hari kemudian David dalam jamuan dengan press di Brisbane mengatakan visa pertanian akan diumumkan segera.

Industri holtikultur Australia mengatakan mereka kekurangan sekitar 26 ribu pekerja sejak Australia menutup perbatasan internasional sejak Maret 2020.

Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dari ABC News

BACA ARTIKEL LAINNYA... Wabah Hama Tikus Teror Petani Australia, Bagaimana Menghentikannya?

Berita Terkait