jpnn.com, JAKARTA - Kebijakan pemerintah yang memprioritaskan guru induk dalam seleksi PPPK tahap I menimbulkan rasa tidak puas.
Banyak honorer yang nilai murninya melampaui passing grade, harus tersingkir akibat statusnya bukan guru induk.
BACA JUGA: Kemendikbudristek: Seleksi PPPK Guru Tetap 3 Kali, Tahap II Dimulai 15 November
Perwakilan Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) Heti Kustrianingsih mengungkapkan setiap hari selalu mendapatkan pesan elektronik dari rekan-rekannya yang bernasib sama.
Ketika membaca dan membalas pesan dari rekan-rekannya via WhatsApp, Heti mengaku hanya bisa menangis.
BACA JUGA: 7 Dokumen Ini Harus Disiapkan untuk Penetapan NIP PPPK, Pelamar Mengunggah Sendiri
"Untuk bergerak ke Jakarta, kami ada keterbatasan juga. Apalagi kami harus tetap mengajar anak-anak. Di sisi lain, kami harus memperjuangkan nasib kami," keluh Heti kepada JPNN.com, Kamis (11/11).
Guru honorer negeri di Cibinong ini menilai kebijakan pemerintah yang berubah-ubah telah menimbulkan masalah baru.
BACA JUGA: Pengusulan NIP PPPK Guru Tergantung Pemda, Bu Titi Sentil soal Anggaran Gaji
Mereka sudah ikut seleksi kemudian lulus passing grade, tetapi gagal menjadi PPPK karena adanya kebijakan pemerintah yang mengubah skema afirmasi.
Turunnya KepmenPAN-RB 1168 Tahun 2021 memang menyelamatkan banyak guru honorer usia 35 tahun ke atas.
Namun, di sisi lain guru honorer dengan nilai murni tertinggi harus kalah telak.
"Andai pemerintah tahu bagaimana perasaan kami saat ini. Kami korban dari penurunan passing grade yang nilainya sudah di atas ambang batas murni harus tetap ikut tes tahap II," ujarnya.
Heti dan kawan-kawannya merasa kecewa dengan perlakuan pemerintah.
Mereka sedih karena lulus saat prasanggah, sudah ada WhatsApp Ditjen GTK Kemendikbudristek yang mengucapkan selamat.
Menurut Heti, tidak sedikit guru honorer sudah yakin lulus saat hasil sanggah karena modalnya nilai murni passing grade tertinggi di wilayahnya.
Namun, semua itu berubah drastis karena posisinya tersingkir oleh saingannya yang memiliki sertifikat pendidik.
Padahal, guru berserdik itu nilai murninya sangat rendah.
"Ini memberikan luka dalam bagi guru honorer yang lulus passing grade PPPK murni. Keluarga kami juga terluka. Kami malu karena kelulusan awal banyak yang tahu," ucapnya.
Untuk mengobati luka tersebut, lanjut Heti, Kemendikbudristek seharusnya memberikan kebijakan berupa pemberian formasi bagi mereka.
Kebijakan pemerintah sudah merusak sistem rekrutmen karena nilai tertinggi harus dikorbankan.
"Kepada siapa yang harus kami minta pertanggungjawabannya. Apakah sistemnya memang belum sempurna sehingga mengorbankan guru-guru honorer yang nilai murninya tinggi,” ucap Heti. (esy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur : Boy
Reporter : Mesya Mohamad