jpnn.com, JAKARTA - Indonesia merupakan salah satu negara yang berhasil mengurangi ketergantungan fiskal pada pendapatan dari produksi bahan bakar fosil dengan tetap mempertahankan pertumbuhan dan diversifikasi ekonomi sebagai sumber pendapatan pemerintah.
Hal ini disimpulkan dari laporan dari Global Subsidies Initiative of the International Institute for Sustainable Development.
BACA JUGA: Minimalisir Sengketa Pajak, Taxprime Selenggarakan Seminar
Laporan bertajuk, “Selepas Bahan Bakar Fosil, Transisi Fiskal Indonesia,” ini menelusuri bagaimana Indonesia membebankan pajak dan mensubsidi minyak, gas, batubara, dan listrik.
"Transisi energi bersih tidak hanya akan bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga anggaran pemerintah Indonesia," kata Philip Gass, Senior Policy Advisor and Lead of IISD’s Indonesia program.
BACA JUGA: Pajak E-Commerce Masih Moderat
Pendapatan pemerintah dari sektor hulu minyak dan gas Indonesia turun drastis dari 35 persen pada 2001 menjadi hanya 6 persen (kurang dari 1 persen dari PDB) pada 2016.
Dengan penurunan produksi serta ekspor minyak dan gas plus harga yang tidak pasti di pasar dunia, pendapatan dari sektor bahan bakar fosil berisiko terjun lebih jauh dalam waktu dekat.
BACA JUGA: Target Penerimaan Negara Terlampaui, Misbakhun Puji Jokowi
Dalam beberapa dekade terkahir, pemerintah Indonesia berupaya mendorong pengembangan sektor manufaktur, keuangan, dan lainnya. Seiring dengan pertumbuhan, sektor-sektor tersebut membayar pajak lebih besar.
“Indonesia dapat menumbuhkan ekonominya tanpa memperluas ekstraksi bahan bakar fosil, meskipun sebenarnya ada lebih banyak yang dapat dilakukan untuk membangun sektor energi bersihnya,” kata Philip Gass.
Sepanjang 2014-2016, Pemerintah Indonesia menghimpun rata-rata Rp 190 triliun dari pendapatan pajak dan bukan pajak hulu minyak dan gas. Berdasarkan analisis IISD, dalam periode yang sama menghabiskan jumlah yang sama untuk membayar subsidi bahan bakar dan listrik.
Artinya, tanpa meningkatkan pendapatan bersih, subsidi ini mendorong konsumsi energi yang boros, yang makin membuat cadangan minyak, gas, dan batubara Indonesia menipis lebih cepat.
Untuk membuat alokasi sumber daya yang efisien dan merata untuk berbagai jenis energi, subsidi semacam itu harus dihapuskan, di sisi lain konsumen energi yang rentan harus menerima lebih banyak bantuan.
“Penghargaan buat pemerintah, karena pemerintah telah mereformasi beberapa subsidi bahan bakar fosil, dengan hasil positif,” ujar Koordinator IISD Indonesia Lucky Lontoh.
Sebagai contoh, reformasi subsidi pada 2014, pemerintah Indonesia menghapus subsidi bensin, dan pada saat yang sama dapat melakukan investasi yang lebih besar ke dalam infrastruktur, dan program bantuan sosial.
"Jika Indonesia melakukan lebih banyak reformasi subsidi, kita dapat bergerak lebih cepat untuk membangun energi bersih, dan menghemat pendapatan yang bisa disalurkan untuk investasi yang bermanfaat bagi semua orang," lanjut Lucky.
Laporan IISD menyebut pendapatan dari perpajakan produksi dan konsumsi bahan bakar fosil serta penghematan dari pengurangan subsidi bahan bakar fosil, harus diinvestasikan secara produktif untuk mendukung pembangunan sosial dan diversifikasi ekonomi.
Investasi pendapatan pemerintah dari bahan bakar fosil juga harus memperhatikan kepentingan kelompok rentan dan bisa mengurangi biaya hidup mereka. Area-area investasi misalnya jaring pengaman sosial, layanan kesehatan, pendidikan dan layanan publik lainnya, serta infrastruktur.
Investasi untuk energi terbarukan yang disokong efisiensi energi, diyakini dapat mendorong diversifikasi ekonomi Indonesia dan transisi fiskal akan makin tidak bergantung pada bahan bakar fosil.
"Investasi ini juga harus menciptakan lapangan pekerjaan baru yang berkelanjutan yang mendukung upaya transisi, termasuk di pedesaan dan daerah yang saat ini bergantung pada bahan bakar fosil," tandas Lucky.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak Masih Rendah
Redaktur & Reporter : Yessy