Sukarelawan Jokowi Ingatkan BW Tak Serang Presiden di Kisruh PD

Minggu, 14 Maret 2021 – 22:16 WIB
Sekretaris Jenderal Galang Kemajuan Centre Diddy Budiono (kiri) bersama Presiden Joko Widodo. Foto: Ist for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Galang Kemajuan Centre Diddy Budiono menyayangkan pernyataan kuasa hukum Partai Demokrat Bambang Widjojanto.

Menurut Diddy, pernyataan Bambang terkesan sebagai upaya untuk mengaitkan terus persoalan Moeldoko yang saat ini menjabat sebagai ketua umum DPP PD versi kongres luar biasa (KLB) Sibolangit, dengan Presiden Joko Widodo.

BACA JUGA: Chusnul Ungkap Penyebab Partai Demokrat Dihajar Moeldoko Dkk, Oh Ternyata

Bambang sebelumnya menyebut, jika hasil KLB Demokrat Sibolangit yang menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum disahkan pemerintah, maka akan menjadi bukti kebrutalan demokrasi era kepemimpinan Jokowi.

"Kami meyakini presiden cukup bijak menghargai pilihan Pak Moeldoko," ujar Diddy dslam keterangannya, Minggu (14/3).

BACA JUGA: Razman Nasution Menganggap Moeldoko Bukan Orang Biasa

Menurut Diddy, adanya pergantian ketua, KLB merupakan hal yang biasa dalam dinamika kepengurusan partai politik.

Dia pun mengingatkan agar tidak perlu menyerang presiden dengan masalah internal partai berlambang mercy tersebut.

BACA JUGA: Konflik Demokrat Memanas, Kubu Moeldoko Polisikan Andi Mallarangeng

“Saya yakin publik paham Bambang Widjojanto menyebut ini untuk menekan kemenkumham agar menolak hasil KLB PD," ucapnya.

Diddy lebih lanjut meminta agar kemenkumham memutuskan sesuai undang-undang (UU) yang berlaku terkait konflik internal PD.

"Pak Bambang tidak patutlah membuat pernyataan seperti itu, dengan kata-kata yang dipilih. Biarkan saja mekanisme berjalan, hukum ada, bawa ke pengadilan, itu akan panjang karena akan saling beragumen dua kubu," katanya.

Diddy juga menyoroti adanya tuntutan agar Moeldoko mundur sebagai KSP. Menurutnya, pihak-pihak tersebut tidak punya hak meminta Presiden Jokowi mencopot Moeldoko.

"Kami yakin pak Moeldoko sudah memikirkan langkah politiknya sebagai pribadi," katanya.

Sebelumnya, kuasa hukum Partai Demokrat Bambang Widjojanto meminta agar pemerintah tidak mengakomodasi pihak-pihak yang terlibat dalam KLB Deli Serdang.(gir/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler