jpnn.com, JAKARTA - Ketua umum sukarelawan Balad Jokowi Muchlas Rowi tidak habis pikir dengan narasi-narasi yang belakangan ini mengeliminasi keberhasilan pemerintah Indonesia mengendalikan pandemi COVID-19.
Pasalnya, keberhasilan pemerintah menangani COVID-19 banyak diapresiasi dunia internasional.
BACA JUGA: Jenderal Andika Berpeluang Maju di Pilpres 2024 Setelah Jabat Panglima TNI
Di antaranya, apresiasi yang ditunjukkan Pusat Pengendalian dan pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat (AS) dengan memberikan level 1 atau rendah untuk penularan COVID-19.
"Isu-isu (mengeliminasi keberhasilan pemerintah) sepertinya narasi yang sengaja dibangun agar menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah," ujar Muchlas dalam keterangannya, Senin (8/11).
BACA JUGA: Kasus COVID-19 Melonjak di Eropa, di Indonesia Meningkat Pada 9 Wilayah
Seperti diketahui, belakangan ini hangat dibicarakan soal dugaan ada bisnis besar di balik wajib tes PCR untuk perjalanan udara.
Bahkan, bisnis itu disebut-sebut melibatkan dua menteri di Kabinet Jokowi.
BACA JUGA: Pengamat: Kemenkes Sudah Terbuka, Polemik Harga PCR Belum Tentu Bisnis
Tudingan itu secara langsung mengarah ke Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Menurut Muchlas, isu yang mengaitkan antara tes PCR dan bisnis sangat mengganggu kinerja pemerintah.
Banyak yang terkesan lupa, atau sengaja melupakan pentingnya tes PCR, mungkin karena kasus COVID-19 belakangan ini melandai.
Padahal, tes PCR merupakan langkah yang paling tepat untuk mendeteksi COVID-19 dan selama ini terbukti efektif.
"Hasilnya telah dilihat, Indonesia salah satu negara yang paling baik dalam mengendalikan kasus Covid-19," katanya.
Muchlas menegaskan, keberhasilan dan kepercayaan yang telah terbangun di publik seharusnya jangan dipolitisasi dengan isu-isu tentang bisnis PCR.
Lagipula, kata Muchlas, harga PCR juga sudah diturunkan atas instruksi Presiden Jokowi.
Hal tersebut menjadi bukti bahwa kewajiban PCR bukan untuk kepentingan bisnis, melainkan demi menyelamatkan masyarakat.
Menurut Muchlas, jika memang punya niat baik dan benar-benar memperjuangkan prinsip transparansi, sebaiknya mendorong Kementerian Kesehatan untuk membuka kebijakan terkait pengadaan dan harga PCR.
"Jadi, bukan malah membangun narasi yang akan mengganggu kepercayaan publik kepada pemerintah," pungkas Muchlas.(gir/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang