jpnn.com, JAKARTA - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong pemerintah melalui kementerian pertanian (Kementan) dan pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan peran dan fungsi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).
Hal itu dilakukan untuk mengontrol distribusi dan penggunaan pupuk subsidi di tingkat petani.
BACA JUGA: Siap Nahkodai DPD IVENDO DKI Jakarta, Toton Hutomi Punya Rencana Besar
Permintaan ini disampaikan langsung Sultan menyusul masih adanya kasus penyelewengan pupuk subsidi pemerintah oleh oknum yang sangat merugikan petani di banyak daerah.
SVP Corporate Secretary PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana mengakui masih ada praktik penyelewengan pupuk subsidi di masyarakat.
BACA JUGA: Soroti Skandal Keuangan pada Ditjen Pajak, Komentar Sultan DPD RI Menohok Menkeu Sri Mulyani
Penyelewengan itu terjadi setelah pupuk keluar dari kios. Oleh karena itu, pihaknya tidak bisa langsung menindak tegas.
Pasalnya, jika pupuk subsidi sudah keluar dari kios, pihaknya tidak bisa mengontrol.
BACA JUGA: Prihatin Isu Skandal Menguncang Ditjen Pajak, Sultan DPD Dorong Kemenkeu Lakukan Ini
Menurut dia, manajemen kontrol distribusi yang lemah masih menjadi celah penyalahgunaan pupuk subsidi di daerah.
"Hal ini tentu bisa diminimalisir jika keberadaan petugas penyuluh pertanian di setiap kecamatan dan desa diberikan peran lebih untuk mendata dan mengontrol setiap aktivitas agribisnis petani," ungkap Sultan melalui keterangan resminya, Selasa (14/3).
Aktivitas Petani terkait waktu tanam dan jenis komoditi, kata mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu, pasti bisa terindentifikasi oleh para penyuluh.
Data inilah yang kemudian menjadi rujukan bagi kios penyalur resmi untuk menjual pupuk subsidi tersebut kepada petani.
"Artinya rekomendasi penyuluh harus menjadi salah satu syarat bagi petani dalam membeli pupuk subsidi di kios resmi mitra pupuk Indonesia di setiap desa atau kecamatan," ujarnya.
Dia menambahkan penggunaan teknologi khusus seperti chip belum tentu efektif untuk mengantisipasi modus para mafia di lapangan.
Sultan menerangkan selama ini mekanisme pengawasan penyaluran pupuk subsidi hanya dilakukan oleh Komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KP3).
Namun, dirinya mengaku keberadaan komisi yang notabene dikomandoi oleh para kepala daerah ini belum berjalan seperti yang diharapkan.
"Pencegahan penyelewengan pupuk subsidi juga perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam proses saling mengontrol dan mendukung agenda pembangunan pertanian," ujar Sultan.
Penyelewengan dan salah sasaran subsidi pupuk, tambahnya, menjadi salah satu alasan dibalik dipangkasnya anggaran, jenis pupuk subsidi serta jenis komoditi oleh pemerintah.
Kebijakan ini memiliki dampak yang signifikan bagi biaya produksi petani.
"Petani dan penyuluh pertanian harus membangun misi pengawasan kolektif dalam proses distribusi pupuk. Jangan sampai ada kesenjangan pemilikan dnq penggunaan pupuk subsidi di tingkat petani", tutupnya. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Honorer di Jatim Jangan Khawatir, Ketua DPD Sedang Perjuangkan Status PPPK kepada Gubernur Khofifah
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian