Sumbar Tak Kalah Elok Dibanding Bali

DENPASAR - Pulau Bali memang tidak seindah Sumatera BaratSarana dan prasarana penunjang pariwisata yang dimiliki oleh kedua pemerintah pun tidak terlalu jauh berbeda

BACA JUGA: Baru Dimekarkan, Dipaksa Danai Daerah Baru

Tapi dari sisi produktifitas dan popularitas, membanding dua daerah tersebut dalam kaitan dengan dunia pariwisata pada akhirnya memang tidak adil juga.

Pengakuan jujur itu disampaikan oleh Ketua Bali Tourism Board (BTB), Ida Bagus Ngurah Wijaya, kepada JPNN saat melakukan perjalanan ke Bali bersama rombongan Kementerian Negera Budaya dan Pariwisata, Rabu (29/10) di kantor BTB, kawasan Renon, Denpasar.

Di Bali, dunia pariwisata adalah dunia perkawinan kaum adat dengan pelaku bisnis pariwisataSementara pemerintah daerah mengambil posisi sebagai fasilitator dan berkewajiban membangun kesan positif kaum adat dengan segala fasilitas adat dan budaya yang dimilikinya.

"Dimanapun dan kapanpun serta dalam situasi apapun, pemerintah Bali selama ini komit dengan tugasnya berupa membangun citra positif kaum adat Bali

BACA JUGA: Tak Ada Penangguhan, Tahanan Narkoba Gagal Haji

Ini bukan berarti kita tidak ada masalahSetiap masalah yang muncul cepat kita selesaikan secara adat tanpa harus memintakan legitimasi ke pemda," kata Ida Bagus Ngurah Wijaya.

Tapi dia juga mengakui masih banyak diantara para pejabat di daerah, mulai dari gubernur, kepala dinas pariwisata dan anggota DPRD seenaknya menceritakan semua yang jelek tentang kaum adatnya dan merasa pemerintah yang paling benar

BACA JUGA: Kaltim Boyong Tiga Citra

Padahal pengalaman di Bali menunjukkan objek-objek wisata yang dikelola pemerintah ternyata lebih banyak menimbulkan masalah dibanding pengelola swasta dan kaum adat"Di Bali, andai dinas pariwisata tidak ada, pariwisata tetap jalan karena persepsi positif dunia terhadap kaum adat dan pengelola wisata sudah terbentuk."

Demikian juga halnya dengan proses penyusunan APBD untuk sektor pariwisata di BaliPemda tidak jalan sendiri, berbagai pelaku usaha pariwisata, termasuk kaum adat dimintakan saran dan pendapatnyaDengan proses yang demikian, berapapun anggaran APBD sektor pariwisata itu benar-benar menjadi anggaran publik pariwisataHak-hak eksklusif pejabat atas penggunaan anggaran pariwisata harus dibatasi dan dievaluasi secara objektif.

"Kalau tidak, anggaran tersebut biasanya dihabiskan oleh para pejabat daerah untuk melancong ke luar negeri dengan alasan promosi pariwisataDalam banyak studi kasus, promosi pariwisata yang dilakukan pejabat tidak efektif karena di tempat tujuan mereka justru jadi turis dan minta dilayani dengan cara menggunakan uang APBDYang lebih membahayakan lagi institusi dinas pariwisata digunakan untuk mengurus para gubernur dan keluarganya melancong ke luar negeri," kata Ida Bagus Ngurah Wijaya.

Dia juga menyebut anggaran promosi pariwisata Bali melalui APBD 2008 tidak lebih dari 1/4 anggaran promosi yang disediakan oleh Bali Tourism Board sebesar Rp20 miliarDengan komposisi partisipasi yang seperti itu, akhirnya pemerintah daerah Bali sangat responsif dan tidak lagi merasa lebih hebat dari kaum adat dan pengelola pariwisata Bali.

Berbeda dengan strategi promosi yang dilakukan oleh daerah lain, katakan SumbarEra tahun 1970 hingga kini, aspek promosi pariwisata Bali sepenuhnya ditangani oleh Bali Tourism Board (BTB)yang beranggotakan 9 asosiasi pariwisata yakni Asita, PHRI, Sipco, Putri, Bali Village, Gaha Wisri Imataf, Pata, Grha Marine dan HPI.

"Pariwisata Bali mempercayakan tugas-tugas promosi kepada mereka karena merekalah yang punya kapasitas untuk berpromosi dengan pendekatan Bisnis to BisnisPrinsip dasar ini tentu berbeda dengan prinsip dasar yang dianut oleh pemerintah dalam melakukan sebuah pekerjaan promosi pariwisataPromosi hanya akan berhasil jika dilakukan oleh orang-orang yang berkarakter dan kapabelKarakter dan kapabilitas dalam konteks pariwisata itu bukan lagi domain pejabat."

Tugas lain dari BTB yang memiliki legalitas Perda itu adalah menyelesaikan semua konflik kepentingan dari berbagai pengelola pariwisata Bali, baik asing maupun lokal"Apapun sumber konfliknya, BTB merupakan forum yang efektif untuk menyelesaikannya secara musyawarah-mufakat."

Selain itu, BTB saat ini juga memberikan usulan kepada pemerintah agar semua potensi pariwisata di Bali dikelola oleh satu institusi bisnis berbadan hukumUsulan ini dilakukan BTB bertujuan untuk membantu memasarkan berbagai objek wisata di Indonesia.

Terutama bagi beberapa provinsi yang telah membuka kantor perwakilan promosi pariwisata di BaliDan sebagai daerah yang berpotensi pariwisata, Sumbar memang belum memiliki kantor promosi pariwisata di Bali(Fas/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Berkas Banding Abdillah Masih Nyangkut