jpnn.com, NUNUKAN - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Nunukan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk diolah menjadi air minum.
Pasalnya, sumber air bersih di daerah tersebut sangat minim. Saat ini, PDAM hanya berharap dari aliran sungai yang ada untuk diolah menjadi air bersih.
BACA JUGA: TEGANG! Pesawat Bupati Nunukan Dibajak, 3 Pelaku Tewas
Sedangkan, pembangunan embung selalu terbentur dengan masalah pembebasan lahan.
Kepala Bagian Teknik, PDAM Nunukan, Dalimin mengatakan, di Nunukan sendiri sumber air hanya berharap dari aliran sungai.
BACA JUGA: Gubernur Segera Temui Presiden Jokowi
Beberapa aliran air sungai telah diusulkan untuk dilakukan pembangunan embung, namun sangat berkaitan dengan lahan.
“Harus dibutuhkan lahan untuk instalasi, bukan hanya aliran sungai saja yang dibutuhkan,” kata Dalimin.
BACA JUGA: Urusan UNBK, Kaltara Membanggakan
Dia menyampaikan, untuk daerah yang sangat membutuhkan air bersih saat ini di Kecamatan Nunukan Selatan, karena saat ini pusat pemerintahan berada di daerah tersebut.
Bahkan, rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan akan membangun Marine Techno Park.
Saat ini perhatian pemerintah pusat untuk daerah Nunukan, khususnya untuk pembangunan sangat banyak. Seperti, pembangunan embung, instalasi pegolahan air bersih. Untuk Pemkab Nunukan harus fokus menyiapkan lahan yang dibutuhkan.
Menurutnya, saat ini ada sembilan perencanaan untuk pembangunan embung di Nunukan dan Sebatik. Hal ini harus disambut baik Pemkab Nunukan. Karena kendala di Nunukan dan Sebatik saat ini adalah sumber air sangat sulit, berbeda dengan di daerah Sebuku dan Lumbis.
“Untuk daerah wilayah 3 sendiri sumber air ada, karena sungai yang dimiliki sangat luas, berbeda di Nunukan dan Sebatik,” ujarnya.
Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPU-PRPP) Nunukan, Sufyang mengatakan, untuk menyiapkan lahan pembangunan embung menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masih sulit.
“Belum ada rencana dari Pemkab Nunukan untuk menyiapkan lahan pembangunan embung jika menggunakan dana dari APBD,” kata Sufyang kepada Radar Tarakan kemarin.
Pemkab Nunukan sulit menyiapkan lahan menggunakan APBD, karena kondisi keuangan daerah masih defisit. Sehingga, butuh bantuan anggaran dari pemerintah pusat. Ketika ada bantuan dana dari pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur, Pemkab Nunukan ikut meminta untuk menyiapkan dana pembebasan lahan.
Dia mencontohkan, seperti pembangunan embung di Desa Lapri di Kecamatan Sebatik Utara, anggaran pembebasan lahan disiapkan pemerintah pusat. Karena saat ini Pemkab Nunukan tidak dapat melunasi sisa lahan yang masih belum dibebaskan.
“Ada anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp 7 miliar untuk kelanjutan pembangunan embung termasuk dana pembebasan lahan,” ujarnya.
Sedangkan, untuk pembangunan embung lainnya, DPU-PRPP Nunukan terus berupaya melakukan lobi ke pemerintah pusat untuk meminta anggaran. Karena ada rencana ke depan beberapa tambahan embung.
“Upaya lobi anggaran terus dilakukan, jika ada pembangunan embung yang ingin dilakukan dengan menggunakan dana APBN harus disiapkan dana pembebasan lahan. Karena, Pemkab Nunukan belum bisa menyiapkan anggaran saat ini,” tambahnya. (nal/eza)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lima Camat Sudah Dilantik tapi Tak Ada Pesawat Terbang
Redaktur & Reporter : Budi