jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan surat terbarunya yang ditujukan kepada para menteri, Jaksa Agung, Kapolri, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, dan kesekretariatan lembaga negara.
Surat bernomor: S-408/MK.02/2021 tertanggal 18 Mei 2021 itu isinya tentang penghematan belanja kementerian/lembaga (K/L) tahun anggaran (TA) 2021.
BACA JUGA: Ketua DPD RI Minta Perseteruan THR Indomaret Diselesaikan dengan Musyawarah
Berkaitan surat Menkeu itu dapat membuat PNS, TNI dan Polri terkejut karena adanya kebijakan penghematan anggaran khususnya tunjangan kinerja.
Dalam surat tersebut, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, sehubungan dengan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) serta PP Nomor 63 Tahun 2021 tentang THR dan Gaji ke-13 kepada ASN (PNS dan PPPK), pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2021, maka ada tujuh poin penting disampaikan, yaitu:
BACA JUGA: Kemnaker Bakal Gelar Rakor dengan Disnaker Provinsi, Bahas THR Bermasalah
1. Dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi Covid-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional diperlukan langkah strategis berupa penghematan belanja K/L tahun anggaran 2021.
2. Untuk memenuhi kebutuhan belanja program PEN tersebut perlu dilakukan kembali refocusing anggaran belanja K/L TA 2021 dalam rangka menjaga defisit APBN TA 2021 sesuai dengan proyeksi agar tercipta APBN yang prudent dan sustainable.
BACA JUGA: PT Masmindo Masih Terus Lakukan Pengkajian Kandungan Emas di Rante Balla
3. Berkenan dengan hal tersebut K/L diminta untuk melakukan penghematan belanja K/L TA 2021 dan alokasi tunjangan kinerja (tukin) THR dan gaji ke-13 sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 63 Tahun 2021 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran surat.
4. Sumber penghematan belanja berasal dari rupiah murni dan non rupiah murni (BLU) sepanjang alokasinya diperuntukkan bagi pembayaran komponen tunjangan kinerja THR dan gaji ke-13.
5. Selanjutnya, K/L diminta untuk segera menyampaikan usul revisi anggaran dalam rangka penghematan belanja TA 2021 kepada Kemenkeu c.q Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sesuai ketentuan dalam PMK Nomor 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2021, paling lambat tanggal 28 Mei 2021.
6. Dalam hal sampai dengan tanggal 28 Mei 2021, usul revisi anggaran tidak disampaikan, maka akan dilakukan pemblokiran anggaran oleh Kemenkeu.
"Terakhir, seluruh proses revisi anggaran dalam rangka penghematan belanja K/L TA 2021 dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab serta terhindar dari KKN sesuai ketentuan yang berlaku," pungkas Menkeu dalam suratnya.(esy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad