jpnn.com, JAKARTA - Mayoritas publik yang telah mendengar informasi seputar vaksin COVID-19, bersedia menerima atau mengikuti vaksinasi.
Hal itu diketahui berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dengan dukungan UNICEF dan WHO.
BACA JUGA: Satgas Covid-19: Siapa pun Itu Harus Menaati Protokol Kesehatan
Kemenkes melakukan survei tersebut pada 19 sampai 30 September 2020 tentang penerimaan vaksin COVID-19.
Survei bertujuan untuk memahami pandangan, persepsi, serta perhatian masyarakat tentang vaksinasi COVID-19.
BACA JUGA: Satgas Covid-19: Hampir 29 Ribu Orang Bergabung Jadi Duta Perubahan Perilaku
Temuan survei ini seperti disampaikan Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi dalam keterangan resmi yang dikirimkan tim komunikasi publik Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Rabu (18/11).
“Survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia telah mendengar tentang vaksin COVID-19 dan bersedia menerimanya,” katanya.
BACA JUGA: Kapan Vaksin Covid-19 Tiba di Indonesia? Begini Kata Jokowi
Hasil survei menunjukkan bahwa tiga perempat responden menyatakan telah mendengar tentang vaksin COVID-19. Sebanyak dua pertiga responden menyatakan bersedia menerima vaksin COVID-19.
Namun, tingkat penerimaan vaksin COVID-19 ini berbeda-beda di setiap provinsi.
Hal ini dilatarbelakangi oleh status ekonomi, keyakinan agama, status pendidikan serta wilayah.
Pada kelompok masyarakat dengan informasi yang lebih banyak seputar vaksin, mereka cenderung menerima pemberian vaksin COVID-19.
Hal yang sama juga terjadi pada responden dengan kepemilikan asuransi kesehatan.
Sebagian besar dari mereka lebih mungkin menerima vaksin COVID-19.
Ini menegaskan bahwa saat ini masih dibutuhkan informasi yang akurat tentang vaksin COVID-19.
Dari segi geografis, provinsi Papua melaporkan tingkat penerimaan vaksin paling tinggi dengan 75 persen, kemudian diikuti Jawa dan Kalimantan.
Provinsi Aceh memiliki tingkat penerimaan terendah dengan 46 persen.
Selain Aceh, daerah dengan penerimaan terendah terdapat di pulau Sumatera, Sulawesi dan Maluku.
Sementara itu, hasil survei juga menunjukkan adanya kelompok yang ragu dan sebagian kecil yang menolak vaksin COVID-19.
Kelompok yang menolak ini masih ragu terjadap faktor keamanan, efektivitas, serta kehalalan vaksin.
Oscar menjabarkan bahwa saat ini pemerintah tengah memastikan aspek keamanan dan kehalalan vaksin dari para produsen vaksin COVID-19.
Tim gabungan yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga telah dikirim ke negara produsen untuk memastikan aspek tersebut.
Sembari menunggu ketersediaan vaksin di tanah air, Oscar menyebutkan bahwa kegiatan sosialisasi dan edukasi seputar vaksin COVID-19 terus dilakukan kepada masyarakat.
“Sangat penting bagi kami untuk terus memastikan bahwa vaksin tersebut aman. Kami juga melibatkan petugas kesehatan dan membangun kapasitas mereka, karena petugas kesehatan adalah sumber informasi paling terpercaya di masyarakat,” imbuh dia.
Sementara itu, Ketua ITAGI Sri Rezeki S Hadinegoro menjelaskan, masyarakat Indonesia ingin pandemi COVID-19 segera berakhir.
Dari situ, tingkat penerimaan vaksinasi COVID-19 cukup tinggi.
“Masyarakat jelas bersedia divaksinasi untuk memutus rantai penularan. Namun pemerintah harus memastikan agar jumlah vaksin COVID-19 cukup dan aksesnya merata agar cakupan imunisasi yang tinggi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting untuk mencapai kekebalan kelompok,” kata Sri Rezeki.
Perwakilan UNICEF Debora Comini mengatakan, hasil survei Kemenk s akan digunakan untuk mengembangkan strategi vaksinasi COVID-19 yang efektif, termasuk pendekatan komunikasi khusus yang memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki akses ke informasi yang akurat tentang keamanan dan efektivitas vaksin.
“Temuan dari survei ini menggembirakan dan akan membantu kami membangun kebijakan yang tepat untuk vaksinasi COVID-19. Namun, vaksin saja tidak akan mengakhiri pandemi,” kata Perwakilan UNICEF Debora Comini.
Pada pelaksanannya, survei tersebut mengumpulkan tanggapan lebih dari 115.000 orang. Survei dilakukan di 34 provinsi yang mencakup 508 kabupaten atau kota. (ast/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan