jpnn.com, JAKARTA - Hasil survei nasional Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menemukan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih bisa diandalkan untuk mengantisipasi praktik politik uang pada Pemilu 2024.
Hal ini berdasarkan hasil survei LPI yang digelar pada 17 Juli 2023- 27 Juli 2023 dengan kluster responden dari kalangan kelas menengah dan intelektual.
BACA JUGA: KPK Sebut Seharusnya Kabasarnas Marsdya Henri Disidang di Peradilan Umum
Wakil Direktur LPI Ali Ramadhan mengatakan mayoritas responden menilai kinerja KPK cukup baik sebanyak 26,5 persen, lalu disusul baik sebanyak 25,25 persen, sangat baik 23,75 persen, dan belum baik 24,5 persen.
"Dari hasil olah data, secara umum persepsi tertinggi kalangan kelas menengah yang menilai kinerja Ketua KPK Firli Bahuri cukup baik sebesar 26,5 persen. Responden dalam kategori ini umumnya masih berharap agar Ketua KPK Firli Bahuri mempunyai langkah afirmatif dalam mengantisipasi praktik politik uang dalam pemilu 2024," kata Ali dalam rilis hasil survei LPI di kawasan Jakarta, Senin (31/7).
BACA JUGA: KPK Jebloskan Tersangka Penyuap Kepala Basarnas Ini ke Sel Tahanan
Sebagian responden, lanjut Ali, menilai KPK belum baik sebesar 24,25 persen.
"Pandangan responden ini umumnya menyoroti dimensi etik Ketua KPK Firli Bahuri yang kerap berurusan dengan Komisi Etik KPK," kata Ali.
BACA JUGA: Usut Kasus Korupsi di Kemenhub, KPK Periksa Pengusaha Ponorogo hingga Petinggi BPK
Begitu pula dengan tingkat kepuasan masyarakat kelas menengah terhadap kinerja institusi KPK, yaitu 28,75 persen cukup puas, 25,75 persen puas, 20,5 persen sangat puas, dan 25 persen belum puas.
“Mayoritas responden menilai KPK telah menginisiasi program Politik Cerdas Berintegritas terpadu kepada 26 parpol nasional dan lokal Aceh. PCB bertujuan untuk memberikan pembekalan agar parpol sebagai kontestan pemilu mendorong pertarungan ide dan gagasan, serta menghindari praktik politik uang dalam pemilu serentak 2024,” terang Ali.
Dia melanjutkan sebagian responden turut memberikan masukan agar KPK memperluas upaya pencegahan praktik korupsi politik jelang pemilu.
Seperti melakukan kolaborasi dengan institusi penyelenggara dan pengawas pemilu institusi penegak hukum lainnya.
Survei ini melibatkan 800 responden dari kalangan menengah intelektual, yakni kelompok masyarakat yang berpendidikan tinggi (S1,S2 dan S3) yang secara sadar dan aktif mengamati kinerja KPK dan memiliki pandangan sendiri terhadap situasi pemberantasan korupsi.
Metode survei yang digunakan adalah purposive sampling di mana subyek yang diambil sebagai sampel berdasarkan ciri-ciri khusus sehingga diharapkan bisa menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian. Margin of error dari survei sekitar 3,1 persen pada tingkat kepercayaan sekitar 95 persen.
LPI mengategorikan lima indikator yaitu integritas, kinerja, perilaku antikorupsi, persepsi antikorupsi, dan kepercayaan publik. (Tan/JPNN)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Periksa Nurlina Burhanuddin Istri Andhi Pramono
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga