jpnn.com - JAKARTA – Survei PDB: Warga Jakarta Ingin Pj Gubernur DKI Sosok Netral & Tidak Berpolitik.
Hasil survei Pusat Data Bersatu (PDB) menyimpulkan bahwa mayoritas warga DKI Jakarta menghendaki sosok Penjabat (Pj) Gubernur yang mengayomi, tidak memihak, tidak terasosiasi dengan kelompok politik dan diterima semua kalangan masyarakat.
BACA JUGA: Prof Ryaas Rasyid soal Pj Gubernur DKI Jakarta: Kalau dari Sumber, ya Pak Bahtiar
Sosok Pj Gubernur DKI Jakarta yang netral dinilai sebagai poin penting untuk menjaga agar situasi sosial politik di Jakarta tetap kondusif, sebagai syarat penting menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Responden disodori pertanyaan sifat seperti apa yang anda inginkan dari Penjabat Gubernur pengganti Anies nanti?
BACA JUGA: Sylviana Murni Singgung Pj Gubernur DKI: Bang Bahtiar, Siap-Siap Ya
“Lebih dari setengah (54,5%) responden menginginkan sosok Pj Gubernur nanti bisa mengayomi semua kalangan dan tidak terasosiasi pada kelompok atau warna politik tertentu,” ujar Pendiri PDB Syarifuddin saat memaparkan hasil surveinya di Jakarta, Kamis (29/9).
Sebanyak 6,3 persen respondon ingin Pj Gubernur DKI Jakarta netral dari kepentingan politik identitas.
BACA JUGA: Aneh, dari 6 Pj Gubernur Hanya 1 Pejabat Kemendagri
Sebanyak 4,8 persen responden menghendaki sosok Pj Gubernur yang bisa diterima semua kalangan.
Publikasi hasil survei dilanjutkan dengan diskusi bertema “Jakarta Barometer Politik Nasional, Sebuah Harapan: Menjaga Momentum Kebangkitan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19.”
Survei menggunakan metode wawancara melalui telepon tanggal 24 – 25 September 2022.
Responden dipilih secara proportionate snowball sampling menggunakan nomor telepon genggam. Jumlah sampel sebanyak 400 orang mewakili masyarakat pengguna telepon genggam di 5 kota di DKI Jakarta.
Margin of error diharapkan sekitar 5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Dari survei terungkap bahwa masalah ekonomi menjadi masalah yang dianggap paling mendesak oleh responden (49,8%) yang harus diselesaikan oleh Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan.
Masalah kedua yang mendesak untuk diselesaikan adalah kemacetan (20 persen), politik 6,8 persen, banjir 5,3 persen, polusi/lingkungan hidup 5 persen, sampah dan pendidika masing-masing 3 persen.
Pj Gubernur DKI Harus Netral dan Birokrat Murni
Pengamat ekonomi dari INDEF, Agus Herta Sumarto yang hadir sebagai pembicara untuk mengulas hasil survei PDB mengatakan, sosok Pj Gubernur DKI yang mengayomi, netral, diterima semua kalangan, tidak terafiliasi pada kelompok politik tertentu, memang sangat diperlukan.
Pria bergelar doktor itu menilai, hanya sosok Pj Gubernur yang netral lah yang bisa bersikap adil kepada seluruh masyarakat.
“Dibutuhkan Pj gubernur yang mampu menjaga kondusifitas sebagai syarat membangun ekonomi. Yang bisa diterima masyarakat luas, yang bersih dari kepentingan politik sehingga bisa bersikap adil dan mengayomi,” ujar Agus.
Pendapat senada disampaikan Wakil Rektor Universitas Paramadina Handi Risza.
Menurutnya, Pj Gubernur DKI harus sosok birokrat yang netral karena akan memimpin Jakarta di tahun politik.
“Tidak boleh partisan. Kalau partisan bisa mengganggu hajatan politik 2024,” cetus Handi.
Direktur Kata Rakyat Alwan Ola Riantoby juga punya pendapat mirip.
“Kita butuh Pj gubernur yang tidak partisan, mengayomi, dan mampu mencegah polarisasi,” kata Alwan.
Pendapat mereka diperkuat politikus senior Priyo Budi Santoso. Pendiri Pridem Center itu mengatakan, Pj gubernur hendaknya sosok yang punya jam terbang tinggi di birokrasi, birokrat murni, dan tidak punya embel-embel politik.
“Harus betul-betul pejabat birokrasi yang murni,” pungkas mantan wakil ketua DPR RI itu. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu