jpnn.com, PALU - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Surya Tjandra berharap hambatan-hambatan yang terjadi pada pembangunan hunian tetap khususnya dan Sulawesi Tengah (Sulteng) umumnya dapat diselesaikan cepat dan meminimalkan terjadinya masalah lain di kemudian hari.
"Prosesnya jangan sampai menyelesaikan masalah tetapi menciptakan masalah lain. Dengan dasar itu, kita dapat menyelesaikan masalah bersama dan kawal secara efektif, agar apa yang diharapkan masyarakat bisa terwujud," kata Surya dalam sambutannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Khusus Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana Sulteng di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Kamis (27/5).
BACA JUGA: Sebagai Mitra Kerja Kementerian ATR/BPN, Komisi II DPR Siap Dukung Program PTSL di Landak
Rapat yang diinisiasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu dihadiri Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo, Gubernur Sulteng diwakili Sekretaris Daerah Sulteng Mulyono, Wali Kota Palu Hadiyanto Rasyid dan Bupati Parigi Moutong Samsurizal Tombolotutu serta perwakilan dari instansi dan lembaga terkait.
Dalam kegiatan ini juga berlangsung penandatanganan berita acara penyerahan lahan untuk huntap dari Kementerian ATR/BPN melalui Kanwil BPN Provinsi Sulteng yang diserahkan oleh Kepala Kanwil Doni Janarto Widiantono kepada Pemerintah Kota Palu yang diterima oleh Hadiyanto Rasyid.
BACA JUGA: ATR/BPN Gandeng KPK, Kejagung, dan Saber Pungli Beri Pelatihan Antikorupsi demi Pelayanan Bersih
Surya berharap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadikan penyelesaian pembangunan huntap sebagai pintu masuk untuk membenahi permasalahan-permasalahan lain yang terjadi di Palu maupun di seluruh wilayah di Sulteng. Untuk mewujudkan hal tersebut, kata dia, butuh kerja sama dan dukungan semua pihak.
"Mudah-mudahan dengan kesempatan yang baik ini dapat bersama-sama merehabilitasi lokasi pascabencana dan sekaligus membangun Sulawesi Tengah. Kalau dengan cara ini berhasil, maka kita bisa juga menyelesaikan masalah serupa di wilayah yang rawan bencana seperti NTT, NTB dan Kalimantan," kata Surya.
BACA JUGA: Coba Menghindari Polisi, Mafia Tanah di Surabaya Akhirnya Dijemput Paksa
Dia berharap pertemuan kali ini dapat memberikan sinyal yang sangat baik khususnya ketika pemerintah sudah bekerja bersama dalam menangani bencana.
"Terima kasih kepada wamen PUPR yang telah menginisiasi pertemuan ini. Kami dengan senang hati menyambut karena kami juga sudah lama mengharapkan konsolidasi dalam bekerja," paparnya.
John Wempi Wetipo mengatakan rakor bersama diperlukan untuk mempercepat proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sulteng.
Oleh karena itu, dia menjelaskan, latar belakang rakor ini adalah adanya kegiatan demonstrasi terkait klaim kepemilikan lahan secara virtual oleh warga, dan kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan pusat dalam hal ini Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PUPR.
"Berdasarkan hasil pertemuan-pertemuan tadi, memang ada kebutuhan untuk penyelesaian permasalahan lahan pembangunan huntap. Maka dari itu, perlu kerja bersama, dan keseriusan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk mempercepat pembangunan pascabencana," kata John.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng Mulyono dalam berharap bahwa pertemuan ini dapat melahirkan solusi dan langkah strategis guna mempercepat penyelesaian hambatan dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sulaesi Tengah. (*/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Boy