Sutanto Bantah Tudingan BIN Kebobolan

Selasa, 27 September 2011 – 05:50 WIB

JAKARTA - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Pol (purn) Sutanto tak terima bila semua beban tanggung jawab atas meledaknya bom Solo dilimpahkan ke pundak institusi yang dipimpinnyaDia menyebut, banyak rencana aksi teror yang berhasil digagalkan berkat informasi intelijen

BACA JUGA: Program BNPT Belum Sentuh Kalangan Bawah



"Bandingkan dengan luar negeri, negara maju saja bisa kebobolan
Kita ini beberapa kali bisa mencegah (aksi teror, Red)

BACA JUGA: Awas, Calo Manfaatkan Pengumuman Honorer jadi CPNS

Persentasenya lebih banyak pencegahannya," katanya sebelum raker tertutup dengan Komisi I DPR, Senin  (26/9).

Sutanto lantas mencontohkan terendusnya 44 paket bom yang sudah dirakit Dr Azhari oleh Polri dengan bantuan informasi dari intelijen
Begitu juga halnya, imbuh Sutanto, dengan paket teror bom Palembang dan Sukoharjo

BACA JUGA: Dua Kubu Pengurus KNPI Gelar Rapimnas Bersama

"Waktu itu dengan bantuan informasi dari intelijen, bisa mengungkapSehingga tidak terjadi ledakan-ledakan," tegasnya.

Dia juga meminta masyarakat tidak panik dalam merespons berbagai informasi yang munculTermasuk adanya informasi dari Kementerian Luar Negeri Inggris bahwa Semarang dan Surabaya juga menjadi target serangan teroris"Saya kira ini hanya lokal SoloTidak berpengaruh pada kondisi daerah lainDan di daerah lain tidak ada masalah seperti ituTolong jangan sampai terlalu berlebihan," tutur Sutanto.

Aksi atau serangan teroris, ingat dia, tidak hanya terjadi di IndonesiaBanyak negara lain yang mengalamiBahkan, aksi teror di Pakistan dan Afghanistan memakan korban dalam jumlah jauh lebih besar

Sutanto percaya diri bahwa beragam aksi teror di Indonesia bisa ditangani dengan baik"Sudah berapa ratus pelaku teror kita proses secara hukumJadi, kita serahkan kepada aparat untuk bisa menjaga ini dengan baik," ujarnya

Sutanto menyampaikan bahwa sejak 2000 pemerintah sudah mencurahkan perhatian yang besar untuk membendung aksi terorisme dan penyebaran pahamnyaNamun, pelakunya justru bertambah seiring dengan terus terulangnya aksi teror bomSutanto menegaskan, penanganan teror memang tidak bisa hanya dilakukan dengan penindakan di lapangan.

Sementara itu, pasca meletusnya bom bunuh diri di Solo, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kemenkum HAM mengadakan pertemuan dengan BINNamun, sesudah pertemuan tertutup tersebut, para pejabat Kemenkum HAM enggan berkomentar mengenai isi pertemuanMereka hanya menyangkal anggapan bahwa pertemuan itu diadakan gara-gara ada aksi bom.

"Dari dahulu kita bekerja sama (dengan BIN, Red)," ujar Menkum HAM Patrialis AkbarKarena itu, dia mengelak penilaian bahwa pertemuan tersebut muncul baru-baru ini untuk menyikapi aksi terorKoordinasi, lanjut menteri asal PAN itu, sudah berlangsung lama

Dirjen Pemasyarakatan Sihabudin menambahkan, pertemuan tersebut dilakukan bukan hanya untuk membahas aksi teror di Solo, melainkan juga aksi di Indonesia secara umumNah, pertemuan itu juga dimaksudkan untuk mencari masukan dari BINDiakuinya, BIN memberikan masukan untuk program deradikalisasi teroris, khususnya pembinaan napi di penjara

"Kami dengar masukannya seperti apaKami mau mencoba dengan penjajakan," katanyaHal itu penting untuk dilakukan karena di dalam penjara saat ini banyak pelaku terorismeDiharapkan, program tersebut bisa terus mengikis keberadaan teroris di Indonesia.

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Boediono menegaskan bahwa pemerintah akan menggandeng Nahdlatul Ulama (NU) untuk mengatasi aksi terorisme yang masih terus terjadi"Untuk mengurangi risiko terjadinya musibah seperti bom kemarin, saya kira NU bersama pemerintah akan bersama-sama mencari upaya yang lebih baik lagi," ujar Wapres setelah berkunjung ke Kantor PB NU di Jakarta kemarin

Wapres juga mengatakan, dalam pertemuan dengan PB NU tersebut dibicarakan juga program-program sosial seperti pengentasan kemiskinanMenurut Boediono, pengentasan kemiskinan tak hanya bisa menyejahterakan masyarakat, namun juga dapat berguna untuk menekan aksi terorisme"Masalah kemiskinan ini kan bukan hanya urusan pemerintah, namun juga tanggung jawab seluruh masyarakat," tuturnya.(rdl/dim/wir/pri/c9/iro)

BACA ARTIKEL LAINNYA... 6 Oktober, Laporan Komite Etik KPK Dibeber ke Publik


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler