Syariat Islam Berbau Pencitraan Politik

MEULABOH- Aksi penentangan terhadap peraturan yang mewajibkan para wanita menggunakan rok, mulai muncul penentanganSebab penegakan Syariat Islam di Meulaboh oleh  Ramli MS, hanya bertujuan pada kepentingan pencitraan politik semata

BACA JUGA: Sejak Maret, 47 TKI Kabur dari Malaysia

Sehingga pelaksanaanya tidak sesuai dengan harapan masyarakat banyak.

Penentangan ini justru disampaikan Komandan Kodim (Dandim) 0105 Aceh Barat, Letkol (Inf) Andi SirajudinMenurutnya, dirinya mengkritisi kebijakan larangan pemakaian celana panjang bagi wanita, tidak lebih hanya untuk mengingatkan kalangan pelaksana roda pemerintahan (eksekutif) di daerah.

“Apa ada aturan keharusan mengenakan rok bagi wanita, atau larangan mengenakan celana panjang bagi perempuan,” tegasnya.

Dijelaskan, sepanjang tujuh bulan terahir, dirinya menjalankan program manunggal subuh, zikir, dan jumat, bersama di tengah-tengah para ulama dan masyarakat

BACA JUGA: Hari Ini, Dirut PLN Cek Kondisi Listrik NTB

Dalam program tersebut, banyak sekali masukan dari masyarakat yang menilai bahwa kewajiban penggunaan rok oleh wanita tak efektif.  Sehingga tersimpulkan pada 12 Kecamatan di Aceh Barat, lebih condong masyarakat banyak yang merasa Syariat Islam sudah dicampur adukan dalam urusan politik untuk kepentingan pencitraan pejabat.

“200 persen saya dukung penerapan syariat Islam, tapi untuk keharusan memakai rok, atau larangan memakai celana panjang, sama sekali tidak setujuMasyarakat dan ulama telah mengerti bahwa tujuannya hanya untuk mendapat serta mendongkrak pencitraan politik saja,” ujar Andi.

Lebih lanjut, Andi mengatakan, eksekutif harusnya memikirkan kesejahteraan para pemuka agama, agar lancar mengajarkan ilmu agama pada masyarakat

BACA JUGA: Provinsi Papua Tengah Tunggu Dukungan 5 Kabupaten

Terlebih lagi memikirkan kesejahteraan  masyarakat dalam segala bidang.

Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama, Aceh Barat, Abdulrani Ardian, mengatakan, semua orang memiliki cara pandang tersendiri, terhadap aturan ituHanya saja kebetulan ditegaskannya kembali aturan syariat islam, berdekatan dengan waktu Pilkada tahun depan

“Orang mengira aturan itu hanya kepentingan politik, karena pelaksanaan program berdekatan dengan pilkadaPadahal bukan itu, karena aturan ini tidak dibatasi waktu," katanya.

Dikatakan ada kekeliruan persepsiAturannya bukan mengharuskan mengenakan rok, atau melarang memakai celana panjangTetapi detail  Abdulrani, melainkan larangan atau diharamkan bagi wanita mengenakan celana yang dapat menunjukkan lekuk badan.

“Aturan ini lemah pengawasan, masalahnya hanya bupati saja yang tegas, sementara para stafnya, terlihat kurang tanggapKarena itu, dijalanan masih banyak yang melanggar,” tuturnya(den/fuz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kepentingan Politik Pilkada Tumpangi Syariat Islam