Syarief Hasan Ingatkan Pemerintah yang Ingin Hapus BBM Jenis Premium

Senin, 16 November 2020 – 15:24 WIB
Wakil Ketum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan. Foto: Boy/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah berencana akan menghapuskan BBM jenis Premium pada Januari 2021.

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan rencana tersebut memang diperlukan untuk mendukung lingkungan hidup.

BACA JUGA: Syarief Hasan: Terima Pinjaman Australia, Utang Indonesia Makin Membeludak

Namun, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mengingatkan harus ada alternatif BBM yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan bersubsidi.

Menurut Syarief, berbagai kebijakan pemerintah ke depan memang sebaiknya menunjukkan keberpihakan kepada pro lingkungan.

BACA JUGA: Syarief Hasan: Seharusnya Harga BBM Premium Turun

Sebab, kata dia, bumi yang ditempati memang harus dijaga bersama lewat kebijakan-kebijakan pro lingkungan.

"Hal ini juga sejalan dengan Sustainable Development Goals yang dirumuskan antara lain oleh Pak SBY, David Cameron dan PM Nigeria dan  dicanangkan  oleh PBB ke seluruh negara-negara di dunia," ungkap Syarief dalam keterangannya, Senin (16/11).

BACA JUGA: BBM Jenis Premium Semakin Langka

Namun, Syarief menilai bahwa kebijakan ini harus dilakukan secara bertahap dan matang, sehingga tidak menimbulkan masalah baru di masyarakat.

"Kalau melihat lebih luas, hampir 55 persen masyarakat menggunakan Premium. Sebab, Premium adalah BBM yang paling mudah karena bersubsidi  dibandingkan dengan jenis lain," ungkap Syarief.

Dia berharap penghapusan BBM jenis Premium diikuti dengan hadirnya alternatif BBM yang pro lingkungan dan murah atau bersubsidi.

"Pemerintah harus bisa memberikan subsidi BBM dengan oktan yang tinggi kepada masyarakat sehingga masyarakat benar-benar beralih dari Premium," kata Syarief.

Dia menilai subsidi BBM sangat penting agar rakyat kecil dapat menjangkau bahan bakar dengan harga yang murah.

Terlebih lagi, sebagian besar masyarakat Indonesia masih menggunakan kendaraan bermotor dan alat produksi membutuhkan BBM yang dapat diakses dengan mudah dan murah.

Pemerintah harus mampu menyediakan BBM bersubsidi, khususnya bagi masyarakat kurang dan tidak  mampu apalagi di masa pandemi Covid-19, ditambah sektor produksi anjlok hingga 70 persen.

"Sehingga keberpihakan pemerintah lewat penyediaan BBM murah atau bersubsidi  sangat dibutuhkan hari ini,” ungkapnya lagi.


Ia pun terus mendorong pemerintah agar dapat menghadirkan alternatif energi terbarukan yang bisa dinikmati semua kalangan.

"Memang sudah saatnya beralih dari energi fosil ke energi terbarukan. Namun, ketersediaanya harus memperhatikan kemampuan masyarakat dalam mengakses energi terbarukan tersebut," harap Syarief Hasan.

Berdasarkan informasi dari Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Jumat (13/11),
BBM berjenis Premium akan dihapuskan pada 1 Januari 2021 mendatang. Langkah ini diambil untuk menekan angka konsumsi BBM dengan nomor oktan 88 tersebut. (jpnn)


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler