Dia mencontohkan, setiap ada hak angket maupun interpelasi, secara total FPD menolak
BACA JUGA: Gerindra Sumut Dicurangi 18 Ribu Suara
Sementara sebaliknya, beberapa anggota FPG secara terang-terangan menyatakan mendukung, malah ikut menandatangani.Demikian juga halnya dalam proses pengambilan keputusan dalam sidang paripurna, juga sering terjadi beda pendapat
BACA JUGA: Kasus Rekapitulasi di Nias Selatan Dibawa ke Borobudur
10/2008 tentang Pemilu dan PilpresTerkait batalnya rencana koalisi PD dengan PG, Syarif Hasan menjelaskan bahwa komunikasi yang dilakukan Tim 9 dari PD dengan Tim 3 dari PG pada dasarnya adalah koalisi institusi
BACA JUGA: Kahmi Dukung Duet JK-Win
Artinya, bukan koalisi SBY sebagai capres dan JK sebagai cawapres, sebagaimana yang dipaksakan PG."Tim 9 hanya mendapat mandat dari Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, sebatas membahas rencana koalisi partai dengan PGSementara PG mengusung agenda koalisi SBY-JK masing-masing sebagai capres dan cawapres," terang Syarif Hasan.
Karena agenda masing-masing sudah berbeda, lanjut Syarif, Tim 9 perlu waktu untuk menyampaikan keinginan Tim 3 itu ke Ketua Dewan Pembina PD"Sepertinya Golkar tidak sabar, lalu JK dinyatakan maju sebagai cawapres dari PGMaka SBY menyampaikan lima kriteria cawapres yang akan mendampinginya," paparnya.
Menjawab pertanyaan soal tugas-tugas wakil presiden, seperti mengumumkan harga BBM naik yang dilakukan oleh Jusuf Kalla, sementara harga BBM turun diumumkan oleh Presiden SBY, Syarif Hasan menjelaskan bahwa hal itu merupakan soal manajemen saja.
"Itu soal manajemen sajaTak ada maksud lain di balik ituPD tidak pernah berniat mengobok-obok partai manapun," imbuh Syarif Hasan, sembari menambahkan bahwa PD sudah pasti berkoalisi dengan PKB, PKS dan PPP(fas/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Manuver Amien Rais Membingungkan
Redaktur : Tim Redaksi