jpnn.com, SURABAYA - Mulai tahun pelajaran mendatang, seluruh sekolah SMA-SMK, baik negeri maupun swasta, dilarang menarik sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Dengan kata lain, siswa SMA-SMK kini sekolah gratis.
Ini adalah kebijakan yang dibuat pemerintah provinsi Jatim. Hal itu telah dibahas lama oleh Pemprov dan DPRD Jatim.
BACA JUGA: Sekolah Jangan Jual Beli Bangku Kosong Saat PPDB
Hasilnya, pemprov yang telah disetujui dewan mengalokasikan dana khusus untuk program tersebut. Bahkan, bukan hanya SPP, seragam untuk siswa baru pun digratiskan.
Hal itu terungkap dari lanjutan pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) 2019 Jatim yang telah memasuki fase akhir.
BACA JUGA: Sekolah Jangan Jual Beli Bangku Kosong Saat PPDB
Dinas pendidikan (dispendik) dan komisi E sepakat untuk menganggarkan dana bantuan siswa Rp 904,18 miliar.
Selain untuk penggratisan biaya SPP bagi siswa, anggaran itu dialokasikan untuk seragam.
BACA JUGA: Bali Kekurangan 577 Guru SMA/SMK
"(Alokasi) itu sudah disepakati di internal komisi. Untuk finalnya, menunggu tahap pembahasan APBD selanjutnya," kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Daim.
Dia menjelaskan, berdasar hasil kajian yang sudah dilakukan dewan-dispendik, diproyeksikan anggaran sebesar itu dialokasikan untuk menyubsidi SPP 1.280.545 siswa negeri-swasta di Jatim.
Subsidi tersebut, kata Suli, akan dimulai pada awal tahun pelajaran baru 2019-2020.
"Alokasi itu digunakan untuk bantuan SPP mulai Juli sampai dengan Desember 2019," katanya.
Selain itu, pemprov dan dewan merealisasikan program pemberian seragam gratis bagi siswa baru tahun pelajaran mendatang. Diproyeksikan, 445 ribu siswa anyar mendapatkannya.
Ada dua jenis seragam yang disediakan. Yakni, satu setel seragam putih celana abu-abu plus satu setel seragam pramuka (kepanduan).
Jika ada seragam lain di sekolah tersebut, calon siswa baru tinggal melengkapi seragam tambahan itu.
"Lewat kebijakan tersebut, seluruh sekolah negeri maupun swasta di Jatim tidak lagi diperbolehkan menarik SPP kepada para siswa. "Karena semua sudah ditutup oleh anggaran itu," katanya.
Di bagian lain, selain rencana pembebasan biaya SPP, ada sejumlah program strategis di sektor pendidikan yang digulirkan. Salah satunya adalah kelanjutan pendidikan vokasi.
Kepala Dispendik Jatim Saiful Rahman mengatakan, program-program di sektor pendidikan vokasi yang sudah dilangsungkan tahun ini kembali dilanjutkan.
Salah satunya adalah SMA double track. "Kami rencanakan, ada penambahan jumlah sekolah yang mengikuti program ini. Selain itu, program lain pendidikan vokasi juga digulirkan. Mulai SMK mini hingga SMK BLUD," katanya. (ris/c10/end/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Buntut Pelimpahan Kewenangan, Nasib TK2D SMA Sederajat Belum Jelas
Redaktur & Reporter : Natalia