jpnn.com - JAKARTA – Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Djohermansyah Djohan, mengatakan dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini memerlihatkan kecenderungan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di tahun 2015, dapat terlaksana.
Pasalnya, mayoritas petinggi partai politik mulai memerlihatkan keberpihakannya terhadap keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014, tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.
BACA JUGA: Kader Gerindra Tuding SBY Biang Kerok Kisruh Pilkada
“Dinamika politik menunjukkan kecenderungan dukungan semakin kuat terhadap Perppu. Pak SBY dengan Demokrat, Hatta Rajasa dengan PAN, lalu pak Iical (Aburizal Bakrie,red) dengan Golkar, semakin soft. Lalu Gerindra juga bilang akan mendalami dan mendengar lagi. Ini artinya dinamika politik sangat melapangkan jalan kita menggelar pilkada serentak,” katanya di Gedung Kemdagri, Kamis (11/12).
Menghadapi kondisi yang ada, birokrat yang akrab disapa Prof Djo ini menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu bergerak cepat, menyiapkan berbagai langkah-langkah yang dibutuhkan, sehingga tahapan dapat segera dilaksanakan.
BACA JUGA: Politikus PD Yakini SBY Tak Akan Terapkan Politik Dinasti
“Januari kemungkinan sudah putus. Lalu diundangkan Perppunya. Nah KPU sudah bisa menerbitkan Peraturan KPU, terutama terkait jadwal. Februari awal (2015) sudah ada jadwal dan tahapan,” katanya.
Prof Djo berharap dengan adanya percepatan pendaftaran, maka pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan suara secara keseluruhan, juga dapat dipercepat.
BACA JUGA: Gerindra Dukung Perppu Pilkada Langsung Asalkan Rakyat Untung
“Kita harapkan Oktober (penetapan hasil pilkada, red). Jangan November, supaya ada waktu untuk gugat menggugat. Jangan sampai lewat 2015. Supaya Januari 2016 sudah bisa dilantik. Karena berpengaruh terhadap pilkada serentak 2020,” katanya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 20 Daerah Minta Ikut Pilkada Serentak 2015
Redaktur : Tim Redaksi