KENDARI - Perebutan kursi Walikota dan Wakil Walikota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara resmi dimulai hari ini, Senin (14/11)KPU Kota Kendari telah merilis secara resmi jadwal tahapan Pilwali secara resmi, dan rangkaian pertama pelaksanaan proses itu adalah rekrutmen anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)
BACA JUGA: Serang Balik, Atut-Rano Bongkar Kecurangan Penggugat
KPU merancang, Sabtu (7/7) 2012 nanti adalah hari H pencoblosan.Kemarin, KPU Kota Kendari menggelar konfrensi pers untuk menyampaikan masalah ini
BACA JUGA: Partai SRI Pertanyakan Keputusan Kemenkumham
Ada juga Ketua KPU Sultra, Mas"udiBACA JUGA: Bawaslu Setuju Pembatasan Kampanye di Media
Pemilihan tanggal 7 Juli menurut pria yang akrab disapa Ojo ini, guna mengantisipasi panjangnya proses Pilwali, baik untuk tahapan kedua, gugatan di MK sampai kemungkinan adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU)Sementara Walikota Kendari saat ini akan berakhir masa jabatannya tanggal 8 Oktober 2012 nanti"Sebelum masa jabatan Walikota berakhir, kita sudah harus punya Walikota/Wawali terpilih," kata La Ode Abd Natsir.
KPU Kota Kendari, lanjut Ojo, sadar betul bahwa proses Pilwali ini tentu tidak akan semulus yang dibayangkan, tapi mereka akan bekerja semaksimal mungkin memastikan setiap tahapan yang sudah disusun bisa berjalan dengan baikSalah satu kiat adalah mempelajari berbagai proses Pilkada di Indonesia yang berakhir di MK dimana KPU disalahkan karena lalai dan sebagainya sehingga Pilkada diulang.
Peristiwa-peristiwa itu bagi KPU adalah warning agar bisa bekerja dengan baik dan menghindari berbagai kelompok kepentingan yang bermaksud melemahkan KPUTahapan Pilwali yang sudah disusun diminta semua elemen masyarakat untuk mengawasinya, baik itu Panwas, Parpol, calon dan tim suksesnya dan termasuk media"Saya kira, Kota Kendari ini agak susah KPU mau bekerja tidak serius, banyak mata yang mengawasiItu adalah kesyukuran kami karena banyak yang memberi masukan kalau ada yang keliru," kata Nastir.
Menjawab pertanyaan wartawan tentang data pemilih dan potensi membludaknya wajib pilih disebabkan karena migrasi penduduk, Ojo memastikan bahwa yang bisa masuk kategori sebagai penduduk itu adalah mereka yang berdomisili di Kota Kendari selama enam bulan berturut-turut, dan mendapat identitas kependudukanTapi untuk urusan penduduk itu adalah domain pemerintah.
"Memang ada lonjakan luar biasa dari data wajib pilih Pirpres yang hanya 208 ribuan kini menjadi 236 ribuan," jelas OjoTapi itu bisa dimaklumi karena migrasi penduduk di Kota Kendari belakangan ini memang besar, baik yang masuk untuk kepentingan pendidikan ataupun karena kerja, apalagi saat ini Sultra menjadi daerah tujuan mereka yang bekerja di sektor pertambangan.
Sementara itu, Ketua Pokja Sosialisasi Pilwali, Hayani Imbu menegaskan komitmennya untuk melakukan "kampanye" besar-besaran mengenai pelaksanaan Pilwali ini ke semua pelosok Kota KendariTujuannya agar masyarakat, tahu bahwa sebentar lagi akan ada hajatan demokrasi Pilwali di kota mereka"Semua tempat-tempat umum akan menjadi sasaran kampanye kami," katanya, di tempat yang sama.
Sekolah, rumah sakit, pelabuhan, bandara, bank dan semua sarana umum lainnya akan ditempelkan stiker-stiker dan alat peraga lainnya dengan tujuan agar Pilwali ini menjadi agenda penting semua masyarakatTidak itu saja, lanjut pria yang akrab disapa Teo ini, KPU juga akan turun langsung ke titik-titik terpencil masyarakat untuk memberiahukan masalah ini"Jangan ada satupun warga yang tidak tau bahwa akan ada Pilwali," ujarnya.
Ia berharap agar semua pihak bisa memberi masukan kepada KPU, jika sekiranya ada titik-titik yang luput dari sosialisasi soal Pilwali ini, termasuk jika ada masyarakat yang tidak tahu dan mengerti soal Pilwali, pihaknya siap turun memberi penjelasan"Kami berharap media bisa bekerja sama untuk mengabari KPU jika ada yang luput dari jangkauan KPU terkait sosialisiasi Pilwali ini," tukasnya(abi/awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Punya Mobil Bentley, Gaya Hidup Mewah Anggota DPR Digugat
Redaktur : Tim Redaksi