jpnn.com - JAKARTA – Menteri Tenaga Kerja Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan, pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sejumlah 10 ribu unit akan dilaksanakan tahun ini.
"Totalnya 10 ribu unit. Dari Kementerian PUPR (pekerjaan umum dan perumahan rakyat) 7.600 unit dan BPJS Ketenagakerjaan 2.400 unit," katanya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4).
BACA JUGA: DPR Minta Kepastian Rusunawa dan Rusunami untuk Buruh
Hanif menjelaskan, Kementerian PUPR tahun ini siap membangun 1.724 unit. Sisanya, sebanyak 5.876 unit, masih dalam tahap penjajakan lahan. Sedangkan untuk BPJS Ketenagakerjaan, 1.100 unit siap dibangun dan 1.300 unit sisanya dalan penjajakan lahan.
Lokasi pembangunan rusunawa diutamakan berada di kawasan industri. Ada 14 provinsi yang lokasi atau lahannya memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Daerah tersebut tergolong clean and clear yang dinyatakan siap untuk pembangunan rusunawa.
BACA JUGA: Mendagri Serahkan Nasib 112 Staf ke Kemendes PDTT
Di antaranya, wilayah Sumatera meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan. Selanjutnya, Pulau Jawa, yakni, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Sedangkan wilayah timur Indonesia, antara lain, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Papua.
Hanif mengungkapkan, pembangunan rusunawa dilakukan dengan metode twin block. Yakni, dalam satu bangunan terdapat dua tower atau dua bagian gedung yang masing-masing terdiri atas 100 unit. "Satu unit bisa dihuni empat orang lajang," jelasnya.
BACA JUGA: Bangun Kuala Tanjung, Pelindo I Butuh Pinjaman Rp 1 Triliun
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Irianto Simbolon menambahkan, harga sewa satu unit rusunawa bergantung pada lokasinya. Misalnya, harga sewa unit di lantai bawah lebih mahal dari unit yang ada di atasnya.
Namun, harga sewa rusunawa untuk para pekerja tersebut sekitar 5-10 persen dari upah minimal penghasilannya. "Kalau di luar bisa 30 persen," terangnya.
Irianto menjelaskan, program 10 ribu unit rusunawa merupakan program pemerintah untuk mewujudkan satu juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dia berharap program itu dapat terealisasi dengan baik.
Sementara itu, pemerintah tidak lagi memprioritaskan rumah sakit bagi pekerja atau buruh. Sebab, pemerintah ingin mengoptimalkan klinik kesehatan yang ada di perusahaan.
Selain itu, adanya program BPJS Kesehatan dan kartu sehat sudah membantu meringankan beban biaya pekerja ketika sakit. (Desyinta/fal)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pertamina Rugi Triliunan, Dwi Soetjipto Siap Dilengserkan
Redaktur : Tim Redaksi