jpnn.com, JAKARTA - Para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus bisa memanfaatkan tahun politik pada 2018 sebagai peluang menggenjot kinerjanya.
Pemerhati UMKM dari Indosterling Capital William Henley mengatakan, pelaku UMKM bisa lebih selektif memberikan pilihan kepada calon pemimpin yang hanya berpihak kepada sektor itu.
BACA JUGA: Tahun Politik Tiba, Pegang Teguh Pancasila
Menurut William, kampanye pilkada pada 2018 ini akan menggerakkan ekonomi.
"Di sana peran UMKM akan sangat terasa. Sebab, barang-barang seperti kaus dan sebagainya hanya cocok untuk pelaku UMKM. Inilah kesempatan yang harusnya dimanfaatkan," kata William, Jumat (12/1).
BACA JUGA: Tahun Politik, MenPAN-RB Minta Aktivitas ASN Dipantau
William mencontohkan dampak dari penyelenggaraan pesta demokrasi pada 2014.
Pada triwulan pertama dan kedua 2014, kata dia, pertumbuhan konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) seperti pembelian kaus mampu mencapai lebih dari 20 persen.
BACA JUGA: UMKM Dominasi Industri Pengolahan Jatim
Hal lainnya, sambung William, penyelenggaraan pemilu ini sangat identik dengan peningkatan peredaran uang.
Merujuk data Bank Indonesia (BI) pada Pemilu 2004, peredaran uang mencapai Rp 115,3 triliun.
Lima tahun kemudian, jumlahnya meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi Rp 251,4 triliun.
Sedangkan tiga tahun lalu atau 2014, peredaran uang mencapai Rp 566,4 triliun.
"Data-data yang ada dari berbagai kementerian maupun lembaga keuangan itu tentu sangat menjanjikan bagi para pelaku UMKM di tanah air. Namun, mereka harus tetap berhati-hati menyikapi kontestasi pemilu. Berbagai tantangan yang mengadang harus siap dihadapi. Tidak terkecuali bagaimana meningkatkan kualitas usaha," kata William.
William mengingatkan para pelaku UMKM tidak terlena dengan pesanan yang begitu banyak pada tahun politik.
"Pesanan harus sejalan dengan pembayaran," ujar William.
Berkaitan dengan pilkada, William meminta para pelaku UMKM mempertimbangkan untuk memilih sosok-sosok yang memang pro terhadap perkembangan sektor usaha itu.
Bagaimana cara menentukan seorang bakal calon kepala daerah itu benar-benar berpihak kepada sektor ini?
“Indikasinya bisa disimak pada janji-janji yang tertuang dalam dokumen yang diserahkan dan dipajang di KPUD setempat. Cek pula ke tim sukses/tim pemenangan mereka jika memungkinkan," ujar William. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Waspada Isu SARA di Tahun Politik
Redaktur & Reporter : Ragil