SIGLI-Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie menghentikan semua kegiatan menyangkut PemilukadaKeputusan ini diambil setelah melalui rapat pleno, Rabu (7/9)
BACA JUGA: Anggaran Bengkak, DPR Minta Klarifikasi Muhaimin
Ketua KIP Pidie Junaidi S.Ag mengatakan, dihentikannya kegitan Pemilukada karena Pemerintah Pidie tidak mau mencairkan dana pelaksanaan"Kita terpaksa melakukan ini, sebab jika tidak ada dana maka semua kegiatan tidak bisa dilaksanakan," jelasnya.
Dia mengungkapkan, sebelumnya KIP telah mengajukan permohonan pencairan dana Pemilukada pada pemerintah, namun tidak disetujuinya
BACA JUGA: Golkar Dekati Timor Leste
Padahal antara Pemkap Pidie dan KIP sudah menandatangani MOU untuk memberikan dana sesuai kebutuhanKata Junaidi, karena tidak dicairkan dana maka KIP Pidie terhutang hingga Rp 3 milyar lebih karena belum membayar honor PPK, PPS dan sejumlah anggota KIP serta pegawai disekretariat KIP
BACA JUGA: Nasib Bupati Kobar di Tangan Presiden
"Jadi kita tidak bisa melaksanakan kegitan ini," tegasnya.Dalam hal itu sebut Junaidi, pemerintah telah mengingkari janji dan harus bertanggungjawab, sehingga masalah tersebut bisa terselesaikan. "Kita menginginkan pemerintah mencairkan dana ini, sebab jika tidak dicairkan maka bertentangan dengan hukum," paparnya.
Sementara itu pengamat politik Saiful Asra, S.Pd.I, M.Soc.Sc menyebutkan, ditundaknya Pemilukada sarat akan kepentingan politik"Bisa kalau diwacanakan akan diusulkan untuk ditunda, karena tidak ada regulasi yang melarangan," ucapnya di Meulaboh
Namun, kata dia, pengajuan tersebut juga harus melihat referensi dari aturan pelaksanaan Pemilukada yang berlaku di negara, sehingga tidak salah penafsiran masyarakat tentang rencananya penundaan tersebut
"Jika kita berbicara jujur, penundaan dan pelaksanaan Pemilukada tak terlepas dari tolak tarik sebuah kepentingan, walau dalam pengajuan itu, yang selalu digemborkan adalah kepentingan rakyatNamun, tak dapat dipungkiri jika keputusan itu ada unsur kepentingan kelompok," tukasnya(mag-36/den)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPD Tolak Ormas Berafiliasi dengan Parpol
Redaktur : Tim Redaksi