jpnn.com - BOGOR - Sejumlah parpol dinilai tidak serius dalam mengajukan kadernya untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah di pilkada serentak. Namun, partai-partai yang tak serius itu tak disanksi.
Tak adanya sanksi itu langsung dinyatakan Presiden Joko Widodo. "Belum lah (sanksi parpol). Nanti dilihat kan masih mundur selama 7 hari sesuai yang disampaikan KPU," ujar pria yang akrab disapa Jokowi itu di kompleks Istana Bogor, Rabu (5/8).
BACA JUGA: Nasib Pilkada Serentak, Jokowi: Lihat 7 Hari Dulu
Jokowi optimistis selama 7 hari perpanjangan pendaftaran untuk 7 daerah, parpol akan berusaha maksimal mengajukan kadernya masing-masing. Pria asal Solo itu juga tidak menampik jika penyelenggara pemilu dan pemerintah akan melobi parpol agar mau mengajukan calon kada di daerah.
"Tentu menyampaikan ke ketua-ketua partai agar daerah-daerah yang masih satu calon bisa diajukan calon yang lainnya. Lihat dululah. Kami juga berhubungan dengan partai-partai. Tadi ketemu mereka juga," imbuh Jokowi.
BACA JUGA: Hanya Calon Tunggal, KPU Surabaya Disalahkan
Sementara itu, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, tidak ada sanksi pada parpol karena belum ada undang-undang yang mengaturnya secara khusus.
"Belum ada undang-undangnya. KPU harus ada dasarnya," tegas Husni. (flo/jpnn)
BACA JUGA: KPU: Kemungkinan Perpanjang Pendaftaran Pilkada Serentak 7 Hari
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Dasar Bawaslu Rekomendasikan Pendaftaran Diperpanjang
Redaktur : Tim Redaksi