jpnn.com - TAK banyak yang menyangka Presiden Joko Widodo akan memilih sembilan perempuan mengisi panitia seleksi calon pimpinan KPK, yang selam ini identik dengan dunia laki-laki.
Mereka adalah Destry Damayanti (ekonom serta ahli keuangan dan moneter) sebagai Ketua Pansel, Enny Nurbaningsih (pakar hukum tata negara dan Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional) sebagai Wakil Ketua Pansel, Harkristuti Harkrisnowo (pejabat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), Betti Alisjahbana (ahli teknologi dan informasi), Yenti Ganarsih (pakar pencucian uang), Supra Wimbarti (psikolog), Natalia Subagyo (ahli tata kelola pemerintahan), Diani Sadiawati (pejabat di Bappenas) dan Meuthia Ganie-Rochman (ahli sosiologi korupsi dan modal sosial).
BACA JUGA: Ijazah Palsu Harus Habis Tahun Ini
Pemilihan nama 9 perempuan ini belakangan dituding sebagai cara Jokowi-sapaan Joko Widodo- untuk melakukan pencitraan semata. Ditambah, beberapa kalangan meragukan kemampuan 9 perempuan ini untuk bisa menggaet tokoh yang tepat sebagai calon pimpinan KPK.
Namun, keraguan ini ditampik juru bicara Pansel KPK, Betti Alisjahbana. Lulusan arsitektur ITB ini meyakinkan semua pihak bahwa pansel adalah kelompok berkualitas yang siap mencari pejuang pemberantasan korupsi.
BACA JUGA: Gila kan? Sangat Pesat Surabaya Ini
Perempuan pertama se-Asia Pasifik yang menduduki jabatan Presiden IBM itu juga menyatakan pansel KPK tidak takut terhadap intervensi yang mungkin saja datang dalam proses pencarian calon nanti.
Lalu, apa dan bagaimana kerja pansel nantinya? Berikut hasil wawancara wartawan JPNN Natalia Laurens dan fotografer Ricardo, dengan Betti Alisjahbana di kantor Pansel KPK di Gedung I Kementerian Setneg, Jalan Veteran Nomor. 17-18, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (5/6).
BACA JUGA: Jika Islah, Harus Didaftarkan ke Kemenkumham
Bagaimana awal cerita dipilih Presiden Joko Widodo?
Kelihatannya Pak Jokowi bersama timnya sudah melakukan seleksi ketat. Jadi waktu saya dihubungi, saya lagi di Denpasar, ternyata ada pesan dari salah satu staf Setneg yang minta izin untuk menelepon saya. Lalu saya dikabari dan dimintai kesediaan saya untuk diajukan nama ke presiden sebagai salah satu anggota pansel. Saya langsung bersedia. Rupanya, keesokan paginya saya lihat, Kamis, 21 Mei presiden sudah langsung mengumumkan. Jadi hanya dalam satu hari itu ditawarkan langsung terpilih.
Ibu tidak pertimbangkan baik-baik dulu sebelum menyetujui hal itu? Enggak takut?
Saya langsung setuju saja saat itu, karena menurut saya ini saatnya mengambil amanah yang bisa saya lakukan untuk negara. Terutama untuk pemberantasan korupsi. Jadi saya tidak berpikir lama.
Keluarga dari 9 anggota pansel KPK, apa tidak ada yang khawatir?
Kalau suami saya sih sempat berkomentar, wah nanti bisa menjadi sorotan terus nih. Tapi beliau sih sangat mendukung. Kalau anggota yang lain, juga sama. Mereka juga mendapat dukungan semua dari keluarga. Tidak ada yang protes. Ini kan suatu amanah dan tanggung jawab dari Presiden Joko Widodo untuk kemajuan dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi. Jadi kami menerimanya sebagai suatu kehormatan dan amanah yang harus dijalankan.
Anggota pansel punya kegiatan yang berbeda-beda. Apa yakin bisa total?
Kami upayakan ya. Saya sendiri kegiatan-kegiatan yang lain saya wakilkan dulu. Sehingga saya bisa fokus pada kegiatan ini. Yang lain juga begitu. Kami yakin upayakan bisa total. Hampir tiap hari kami kerja, pertemuan. Menghabiskan waktu bersama.
Keseluruhan anggota Pansel, sejauh mana memahami soal KPK?
Jadi karakteristik dari 9 orang ini, kesamaannya adalah kami semua orang independen. Kami tidak terafiliasi dengan politik. Kami masing-masing punya keahlian yang berbeda-beda. Jadi itu kesamaan. Kemudian mengenai sorotan terkait korupsi atau kegiatan antikorupsi, kami masing-masing punya eksposure di situ. Itu sebabnya kami dipilih. Kalau saya sendiri, sebelum ini sudah aktif dalam pemberian penghargaan untuk tokoh-tokoh antikorupsi di berbagai kegiatan. Saya juga aktif di kegiatan antikorupsi lintas perguruan tinggi. Kami semua sudah banyak tahu soal KPK dan pemberantasan korupsi.
Bagaimana menanggapi tudingan publik yang menyebut pemilihan 9 anggota pansel perempuan hanya untuk pencitraan Presiden Joko Widodo?
Saya rasa enggak ya. Presiden saat pertama kali menerima kami di Istana, beliau menyampaikan bahwa secara tidak sengaja memilih perempuan semua. Yang beliau utamakan adalah tim ini harus independen dan komprehensif dari segi keahliannya karena beragam keahliannya. Apalagi korupsi sekarang sangat dinamis. Sehingga butuh berbagai keahlian dan kebetulann keluarnya perempuan semua.
Saya percaya bahwa presiden tidak akan menugaskan tugas sepenting ini semata-mata karena untuk pencitraan. Beliau pasti memikirkannya dengan hati-hati.
Bagaimana dukungan presiden terhadap pansel sejauh ini?
Saat bertemu kami, presiden sampaikan bahwa ia percaya pada kami dan tidak akan melakukan intervensi. Kami juga didukung oleh Kementerian Sekretariat Negara. Kami mendapat dukungan yang sangat baik. Dukungan dokumen dan logistik, sejauh ini dukungannya baik.
Kami dibantu sekretariat untuk mencari data umum. Enggak banyak orang kok. Tapi untuk penelusuran kami akan melibatkan tim independen dan tenaga ahli jadi bukan dari sekretariat.
Persiapan untuk pendaftaran calon bagaimana? Apa ada hambatan yang dirasakan pansel?
Sejauh ini kami tidak menemui hambatan. Sudah kami siapkan. Justru sekarang ini bagaimana caranya kami menemukan orang-orang yang baik, yang memenuhi syarat dan kriteria untuk mendaftar.
Sudah ada daftar tokoh untuk jemput bola?
Ada. Nama yang kami list ada di atas 20 orang. Itu yang harus kami hubungi. Tapi enggak kami sampaikan sekaranglah namanya. Orang-orang itu sudah kami pertimbangkan untuk jemput bola, diajak supaya mendaftar.
Pansel punya kiat untuk meyakinkan orang yang mendaftar?
Kami tekankan, ini panggilan ibu pertiwi karena KPK milik kita semua. Korupsi itu memberikan dampak yang luas, karenanya, ayo kita sama-sama cari jalan keluar untuk masalah korupsi ini. Jadi kami ajak semua masyarakat untuk ikut berperan. Masyarakat bisa ikut identifikasi, siapa saja yang cocok untuk posisi ini dan mendukung mereka ikut seleksi di Pansel. Ada yang namanya sudah kami pegang itu, kami dekati keluarga mereka atau orang dekat mereka untuk bantu kami membujuk supaya tokoh ini mendaftar ke pansel.
Jadi tidak selalu kami dekati orangnya laangsung, tapi bisa dekati orang-orang sekitar tokohnya dulu. Kami mengharapkan kaum perempuan juga ada yang mendaftar. Selain itu juga tokoh-tokoh berpotensi dari daerah. Selama ini kan banyak dari pusat juga.
Ada kritikan, pansel ini kurang greget, apa kurang sosialisasinya?
Tidak juga. Selain mengadakan jumpa pers, kami juga mengirimkan dokumen ajakan untuk pendaftaran melalui email ke mana-mana. Memasang iklan layanan masyarakat di media radio dan televisi nasional agar bisa menjangkau daerah-daerah. Juga dialog-dialog. Kami juga undang kelompok strategis seperti tokoh agama, dan organisasi antikorupsi. Semua kami undang diskusi dan mereka diminta mendorong masyarakat supaya banyak yang mendaftar.
Bagaimana jika nama yang disodorkan pansel tidak disetujui Presiden Joko Widodo? Terutama nanti saat proses di DPR?
Kalau tidak disetujui sih enggak mungkin ya karena presiden memang meminta kami memilih dan kami akan menyampaikan nama-nama itu pada presiden. Lalu presiden akan berikan 8 nama pada DPR. DPR harus memilihnya dari 8 itu. Kami usahakan yang terbaik seperti itu.
Bagaimana menangkis godaan dan intervensi pada pansel?
Kami melibatkan masyarakat selalu. Jadi dalam setiap proses, kami umumkan. Karenanya sesuatu yang transparan biasanya susah diintervensi. Kemudian juga kami kan memang tidak punya kepentingan apapun, kami hanya ingin ini untuk pemberantasan korupsi. Jadi kami membuat kode etik di antara kami. Inilah yang menunjukkan kami independen dan tidak mungkin intervensi. Kode etik, contohnya, kami tidak boleh bertemu dengan dengan calon yang sudah mendaftar. Kalauu tidak sengaja berpapasan, kami harus laporkan dalam rapat.
Kalau si calon telepon ya tergantung substansinya. Kalau dia belum daftar, untuk bertanya. Kami jelaskan dan kami suruh daftar. Kalau ada yang macam-macam ya itu bagian dari penilaian kami. Kami tangkis semua intervensi
Bagaimana cara menjaga kekompakan, perempuan semuanya?
Kami kompak karena punya tujuan yang sama. Kami ingin KPK kuat sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi. Di samping itu kami juga merasa harapan dari masyarakat tinggi, untuk bisa berhasil ya harus kompak. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pada Saatnya Main Lagi di Indonesia
Redaktur : Tim Redaksi