jpnn.com - JAKARTA - Politisi Partai Golkar Harry Azhar Aziz meminta lembaga swadaya masyarakat (LSM) jangan hanya mengkritisi anggaran pembahasan keseluruhan RUU di DPR senilai Rp75 miliar.
"Jangan hanya mengkritisi soal anggaran 75 miliar rupiah yang akan digunakan DPR untuk membahas keseluruhan rancangan undang-undang selama tahun 2013 ini. Pemerintah yang menghabiskan anggaran negara untuk menyusun satu RUU APBN senilai hampir 500 miliar, mestinya juga dikritisi LSM," kata Harry Azhar Aziz, menyikapi kritikan LSM, di press room DPR, Senayan Jakarta, Selasa (24/9).
BACA JUGA: Bantah Kemendagri Biang Belum Beresnya Data Pemilih
Dijelaskannya, untuk menyusun satu RUU APBN, pemerintah memulainya dengan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten dan kota, provinsi hingga Musrenbang Nasional yang dihadiri Presiden RI. "Dalam hitungan kami, itu menghabiskan dana sekitar 500 miliar," ungkap Harry.
Dia juga memberi contoh yang terjadi di Kementerian Kesehatan, dimana menterinya tidak maksimal memperjuangkan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari total APBN. "LSM mestinya tahu alokasi APBN sebesar 5 persen untuk Kemenkes itu perintah undang-undang. LSM kenapa pada diam?" tanya dia.
BACA JUGA: Terbuka Peluang Penetapan DPT Molor Lagi
Dikatakan Harry, saat pembahasan, DPR sudah dalam posisi menyetujui anggaran APBN sebesar 5 persen untuk Kemenkes. Tapi Kemenkeu dan Bappenas menolak. Padahal penolakan tersebut jelas-jelas melanggar undang-undang.
Harry mengaku tidak keberatan jika kalau LSM akan menempatkan diri sebagai pengawas DPR. "Tapi jangan berkutat pada masalah absensi. Cetek sekali pandangan LSM kalau hanya terus-menerus mengkritisi daftar hadir anggota DPR," ujarnya. (fas/jpnn)
BACA JUGA: KPU Harus Buka Perincian Data Pemilih
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Gandeng Lemsaneg
Redaktur : Tim Redaksi