jpnn.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ingin memangkas anggaran DPR jika berhasil duduk di Parlemen nanti. Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan mengapresiasi rencana tersebut.
"Ini ide dan semangat yang bagus, FITRA mengapresiasi rencana tersebut," katanya saat dihubungi, Selasa (30/10).
BACA JUGA: PSI Pengin Bersih-Bersih DPR, ICW: Partai Lain Harusnya Ikut
Namun, Misbah mengingatkan, dalam merealisasi rencana tersebut bukan perkara mudah. Alasannya karena PSI harus melakukan revisi terhadap regulasi yang ada, seperti standar gaji DPR, tunjangan, uang reses dan perjalanan dinas.
"Kendala kedua, penentangan dari internal DPR sendiri. Tidak semua anggota DPR punya komitmen yang sama, apalagi selama ini mereka sudah dimanjakan dengan berbagai fasilitas," jelasnya.
BACA JUGA: Gagasan PSI Dinilai Bisa Membuat Legislatif Lebih Efisien
Selain regulasi, FITRA memandang, komitmen calon legislatif masih menjadi yang utama dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebab akan percuma jika ada regulasi, namun akhirnya tidak dijalankan oleh anggota DPR.
"Fitra memandang bahwa yang perlu dibersihkan oleh PSI dan partai-partai lainnya adalah perilaku korup anggota DPR, dan 'menyalakan' ruang-ruang gelap pembahasan anggaran di DPR. Beri akses yang maksimal kepada partisipasi masyarakat saat pembahasan anggaran di DPR," tegasnya.
BACA JUGA: Kritik PSI untuk Partai Lama Cerminan Kejenuhan Publik
Untuk itu, Misbah mengingatkan, masyarakat memilih calon legislatif yang memiliki rekam jejak yang bagus selama di parlemen. Sementara bagi calon yang masih baru, masyarakat harus memperhatikan motivasi maju menjadi wakil rakyat.
"Bila itu calon baru, pilih yang punya semangat dan ide untuk memperjuangkan hak masyarakat atas layanan dasar, komitmen untuk tidak korupsi dan siap melakukan pemberantasan korupsi," tutupnya.
Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan melakukan gebrakan jika bisa memenangkan Pemilu 2019 dan duduk di kursi DPR RI. Partai yang dipimpin Grace Natalie ini akan melakukan bersih-bersih anggaran DPR yang berlebihan.
Juru bicara PSI Dedek Prayudi mengatakan, fasilitas-fasilitas yang berlebihan adalah berkaitan dengan kunjungan kerja, reses, studi banding, dan lain-lain. Para anggota DPR ini, kata dia, selain mendapatkan fasilitas, juga mendapatkan uang yang dirancangnya sendiri.
"Fasilitas-fasilitas waktu yang diberikan oleh mereka itu juga diiringi oleh fasilitas uang, nah fasilitas uang ini sifatnya langsat sehingga begitu menggoda untuk tidak diambil. Itu (uang) halal karena itu mereka sendiri yang merancang aturan-aturan tersebut," jelasnya.
Tetapi faktanya, menurut Dedek, ketika dirinya ke blusukan ke daerah pemilihannya (dapil), masyarakat sekitar mengaku tidak pernah ada anggota dewan yang datang ke daerah tersebut. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Revisi UU ASN Kembali Masuk Prolegnas
Redaktur & Reporter : Adil