jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan diskusi seputar penerapan program informasi teknologi dalam sistem perencanaan pembangunan di daerah (e-planning), Kamis (21/7).
Dalam diskusi itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengundang Wali Kota Surabaya Tri Rismaharin, karena dinilai berhasil menerapkan e-planning di daerahnya.
BACA JUGA: Usai Diperiksa, Ramadhan Pohan: Ini Karunia Allah
Selain itu, pihaknya juga mengundang perwakilan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana.
Menurut Tjahjo, konsep Surabaya dalam menerapkan e-planning cukup menarik untuk dikaji. Apalagi terbukti berhasil memberikan manfaat bagi masyarakat Surabaya.
BACA JUGA: Astaga, Usai Dipakai Salat, Musala Ambruk
Karena itu, Tjahjo berharap daerah lain dapat melakukan hal yang sama dan untuk itu dapat melakukan studi banding ke Surabaya. Jadi, daerah lain tidak perlu studi banding ke luar negeri.
"Area rawan korupsi itu sampai detik ini menjerat pejabat daerah ada tiga hal. Yaitu, perencanaan anggaran, dana bansos/hibah dan masalah pajak retribusi," ujar Tjahjo.
BACA JUGA: Taxiway Retak, 6 Pesawat Tujuan Bandara Silangit Sempat Ditunda
Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini juga berharap KPK dapat membentuk cabang di daerah. Hal itu agar pencegahan korupsi bisa lebih baik.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Parah! Dari 634 Jenis Narkoba di Dunia, 44 Jenis Beredar di Indonesia
Redaktur : Tim Redaksi