Tak Siap Bahas DIM RUU BPJS

JAKARTA - Hasil rapat kerja pansus RUU tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)  belum berhasil membuat keputusan pentingPemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menneg PAN&RB EE Mangindaan, Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, dan perwakilan empat menteri lainnya ternyata tidak siap membahas daftar inventarisir masalah (DIM)

BACA JUGA: Deklarasikan Gerakan Kebangsaan Jamin Kebhinnekaan

Alhasil Pansus yang hanya memakan waktu dua jam itu tidak memberi kejelasan kapan RUU BPJS akan ditetapkan.

"Kami belum siap membahas DIM sebelum ada fatwa Mahkamah AgungKarena kami awam tentang hukum kami akan meminta tanggapan MA dulu," kata Agus di hadapan pimpinan dan anggota Pansus RUU BPJS, Rabu (9/2).

Hal senada disampaikan Armida maupun Mangindaan

BACA JUGA: BEM Desak KPK Bereskan Mafia Pajak

Keduanya menyatakan, pemerintah sudah siap dengan RUU BPJSHanya saja untuk pembahasan DIM harus ada dasar hukum yang jelas karena di dalam UU SJSN (Sistem Jaminan Kesehatan Nasional) tidak dirinci lebih jauh apakah pembentukan BPJS diputuskan dalam bentuk undang-undang atau sekaligus dengan pengaturannya.

"Yang jadi masalahnya sekarang kan, apakah BPJS diatur atau ditetapkan

BACA JUGA: UU Pensiunan dan Janda Pegawai Diuji

Kalau semangat pemerintah sih maunya UU BPJS secepatnya ditelorkan," ungkap Mangindaan.

Keputusan rapat kerja pansus RUU BPJS dengan pemerintah menimbulkan kekecewaan para legislatorSurya Chandra menyatakan, kalau pemerintah memang ingin RUU BPJS cepat disahkan harusnya langsung dituangkan DIM dan bukan hanya berkoar-koar di koran.

"Jangan hanya ngomong di koran sajaBuktinya di DIM tidak ada tentang BPJSKami juga tidak bisa bahas apa-apa kalau DIMnya tidak ada," kata politisi PDIP ini.
Sementara Rieke Dyah Pitaloka menambahkan, dengan menunggunya fatwa MA, berarti penetapan RUU BPJS akan molor lagi"Mudah-mudahan tidak ada kepentingan lain di siniKami hanya ingin melindungi masyarakat saja," terangnya(Esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Fraksi PDI-P Tolak Impor Beras