jpnn.com - SURABAYA-- Dinas Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub LLAJ) Jatim mempersilakan taksi berbasis online beroperasi.
Alasannya, aplikasi online adalah sistem pemasaran yang tidak ada hubungannya dengan perhubungan.
Kepala Dishub LLAJ Jatim Wahid Wahyudi menjelaskan, pemilik armada taksi berbasis online sering salah paham.
BACA JUGA: Arief Yahya Ingin Pariwisata Indonesia Diukur dengan Standar Dunia
Sikap Dishub LLAJ Jatim maupun daerah yang melakukan razia di lapangan bukan disebabkan aplikasi online. Tapi, pada izin prinsip dan operasi kendaraan.
''Kalau kendaraan memiliki dua izin itu, tidak ada masalah,'' katanya.
Wahid menambahkan, Kementerian Perhubungan hanya mengatur sistem angkutan yang aman dan nyaman. Bukan sistem pemasaran yang diterapkan pemilik angkutan tersebut.
BACA JUGA: Singapore Airlines Perkuat Rute ke Australia
Taksi berbasis online merupakan sistem pemasaran yang digunakan perusahaan angkutan sewa nontrayek.
Perusahaan tersebut bekerja sama dengan pemilik aplikasi untuk memasarkan kendaraan yang mereka miliki.
BACA JUGA: BEI Minta Periode Pertama Amnesti Pajak Diperpanjang
''Itu bukan kewenangan kami, tapi diskominfo terkait penggunaan jaringan informasi dan teknologi,'' jelasnya.
Karena itu, Dishub LLAJ Jatim menyatakan, taksi berbasis online sah-sah saja beroperasi di Surabaya. Dishub LLAJ tidak akan menindak kendaraan yang memiliki izin lengkap, meski perusahaan itu berbasis online.
Saat ini ada 20 perusahaan yang mengajukan izin ke Dishub LLAJ Jatim. Total kendaraan yang diajukan 155 unit. Ddari jumlah tersebut, baru 55 unit yang disetujui. Jumlah itulah yang boleh beroperasi di Jawa Timur.
Wahid menyebutkan beberapa aturan untuk mendapatkan izin tersebut. Di antaranya, jumlah CC kendaraan minimal 1.300. Kendaraan harus dikelola badan usaha atau koperasi.
Lalu, jumlah kendaraan yang diajukan perusahaan minimal lima unit dengan satu nama di STNK.
Banyak perusahaan yang mengajukan izin lebih dari lima kendaraan, tapi nama berbeda. Kendaraan itu merupakan milik orang lain yang diinvestasikan di perusahaan tersebut.
Syarat lain yang harus dipenuhi adalah rencana bisnis selama lima tahun ke depan. Dishub LLAJ akan melihat prospek dan potensi perusahaan itu. Alasannya, izin diterbitkan tidak untuk satu atau dua bulan. ''Kami terbitkan untuk bertahun-tahun sehingga harus jelas rencana bisnisnya,'' ujar Wahid.
Dia meminta perusahaan pengelola angkutan sewa nontrayek untuk mengurus perizinan. Setelah izin dan operasi keluar, mereka boleh beraktivitas di Surabaya dan sekitarnya.
Apakah menggunakan sistem pemasaran manual atau online, itu bukan urusan dishub LLAJ.
''Kewenangan kami hanya pada sistem operasi,'' ucap dia. (riq/c7/dos/flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Cash Back Lebih Diminati Daripada Diskon di Kartu Kredit
Redaktur : Tim Redaksi