jpnn.com - BENGKULU - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, H Suardi Abbas mengatakan sejakmantan Menteri Agama Suryadarma Ali dijerat tersangka oleh KPK, pihaknya tidak lagi melayani warga yang ingin cepat naik haji.
Permohonan usulan warga selama ini mulai dari kepala daerah dan pejabat itu semuanya dikembalikan. Sebab, pihaknya tak ingin terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggara ibadah haji di Bengkulu.
BACA JUGA: 14 Rumah dan 12 Sepeda Motor Ludes Terbakar di Batam
"Selama ini banyak kepala daerah dan pejabat minta tolong agar keluarganya cepat ke Makkah dengan diusulkan melalui kuota pusat. Kini tidak bisa lagi. Kalau ada Kepala Kemenag yang berani tanggung resiko akibatnya," ungkap Suardi kepada Rakyat Bengkulu (JPNN grup), Rabu (4/6).
Dikatakan Suardi, saat ini pihaknya sedang menunggu surat keputusan dimulainya pelunasai biaya penyelenggara ibadah haji (BPIH). Diperkirakan, pelunasan akan dimulai sebelum puasa mendatang.
BACA JUGA: Mendagri tak Hambat Sumut jadi 5 Provinsi
"Calon jamaah haji (CJH) sudah diminta untuk mempersiapkan biaya pelunasan. Sebab mulai pekan depan ini, pelunasan sudah akan dibuka. Kemudian waktunya hanya sebulan. Besaranya disesuaikan dengan ketentuan dari Keputusan Presiden," jelasnya.
Kuota haji Bengkulu tahun lalu 1.614 orang. Namun seiring adanya pemotongan kuota, hanya 1.292 orang yang berangkat.
BACA JUGA: 21 Izin Tambang Bermasalah akan Dicabut
"Untuk jadwal pemberangkatan sudah tidak ada kendala lagi yakni awal September mendatang. Jadi walaupun Menteri Agama (Suryadharma Ali) dan Dirjen PHU (Anggito Abimanyu) sudah mengundurkan diri, CJH tidak perlu khawatir. Sebab semua tahapan pemberangkatan CJH tidak ada hambatanya," tegas Suardi.(che)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komunitas Janda Bandung Doyan Jokowi, Rambo Pro Prabowo
Redaktur : Tim Redaksi