jpnn.com, SURABAYA - Krisis air akibat kemarau di wilayah Jatim saat ini masih berlangsung. Bahkan, kekeringan kali ini bisa membuat sejumlah daerah mengalami dampak lanjutan.
Kondisi itu menggerakkan eksekutif-legislatif di Jatim menyiapkan langkah darurat. Rencananya, ada tambahan dana bantuan untuk penanganan kekeringan di wilayah terdampak.
BACA JUGA: Kementan Optimistis Jaga Produksi Padi di Musim Kemarau
Tambahan dana kekeringan tersebut sudah disiapkan di perubahan APBD 2018 Jatim yang saat ini dibahas.
"Total dana yang disiapkan mencapai Rp 25 miliar," ujar anggota Komisi D DPRD Jatim Achmad Heri.
BACA JUGA: Bencana Kekeringan, 150 Sawah Gagal Panen
Tambahan dana itu, jelas Heri, diproyeksikan untuk sejumlah kebutuhan. Mulai tambahan jatah bantuan dropping air di wilayah kritis, pembuatan sumur baru di wilayah-wilayah terdampak yang ada potensi sumber air, hingga pemasangan jaringan pipa serta tempat penyimpanan air.
Heri menerangkan, tambahan tersebut diproyeksikan bisa menjadi solusi darurat untuk mengatasi kekeringan.
BACA JUGA: Anggaran Tak Cukup, BPBD Belum Kirim Air Bersih
"Sambil nanti disiapkan program lanjutan agar wabah kekeringan bisa diatasi secara permanen," kata mantan sekretaris PW NU Jatim itu.
Sejatinya tahun ini pemprov sudah mengalokasikan dana khusus untuk antisipasi kekeringan. Di antaranya dana khusus Rp 5 miliar untuk dropping air.
Selain itu, pemprov membangun sumur-sumur di wilayah terdampak. Dari 422 desa di 23 kabupaten/kota yang selama ini jadi langganan krisis air i setiap musim kemarau, ditargetkan ada 223 desa yang dibuatkan sumber air.
Yang masih jadi PR besar adalah 199 desa lainnya. Desa-desa tersebut masuk kategori kawasan yang tak memiliki sumber air bawah tanah. Karena itu, solusinya ialah menyiapkan fasilitas penampungan air plus jaringan pipa. (ris/c9/end/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketahuilah, Agustus Puncak Kemarau
Redaktur & Reporter : Natalia