jpnn.com - GAMBIR – Pemprov DKI Jakarta akan membentuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) khusus untuk menangani banjir. Sebelum resmi bekerja, Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) DKI terlebih dahulu menyusun struktur dinas baru itu.
Maklum, selama ini banjir menjadi problem Jakarta yang belum terselesaikan. Dinas pekerjaan umum (PU) yang bertugas membangun infrastruktur pengendalian banjir juga keteteran.
BACA JUGA: Pemakzulan Ahok Mulai Dirancang
Buktinya, banyak pekerjaan fisik yang masih belum selesai saat musim hujan tiba. Agar efektif, pengelolaan tata air harus dikelola dinas khusus.
BACA JUGA: Pejabat Dilarang Minum Teh Manis
Selain itu, Kepala Biro Ortala DKI Deni Wahyu mengatakan, rapat final pembentukan dinas tata air diadakan pekan depan. Di hadapan sekretaris daerah, pihaknya akan memaparkan struktur organisasi dinas anyar itu. Hasil rapat kemudian diserahkan kepada gubernur untuk diterbitkan pergub.
Secara organisasi, kata Deni, posisi dinas baru itu sama dengan dinas lain. Dinas dipimpin kepala dinas, wakil, satu sekretaris, dan lima kepala bidang. Setiap bidang membawahkan tiga sub bidang. Artinya, kata dia, dinas tersebut memiliki 26 pejabat.
BACA JUGA: 10 Tahanan Polisi Terjangkit HIV
’’Kerangka organisasinya pun dibuat seramping-rampingnya. Itu adalah permintaan gubernur,’’ ujarnya.
Dia menegaskan, sesuai dengan amanat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dinas baru itu dibentuk untuk menangani pengelolaan air di DKI.
Tidak heran, dinas tata air ditargetkan untuk membebaskan Jakarta dari banjir. ’’Jadi, mereka menangani air kotor, limbah, air permukaan, air dalam, air hujan, bahkan air laut,’’ ujarnya.
Mereka juga harus mengelola seluruh sumber daya air tersebut agar bermanfaat. Karena itu, setelah terbentuk, pejabat baru di institusi pecahan dinas PU tersebut harus menyiapkan program-program besar.
’’Kan DKI mempunyai 13 sungai besar dan ratusan kali-kali kecil. Kalau bisa menguntungkan, itu harus dimanfaatkan,’’ ujarnya.
Deni menambahkan, dinas baru tersebut beroperasi per 1 Januari 2015. Karena itu, penyusunan kerangka dan pengisian pejabat harus selesai pada Desember. ’’Akhir Desember semuanya harus dilantik. Makanya, kami mengejar waktu,’’ ujarnya. (bad/co2/git)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 19.600 Angkutan Dalam Kota Dikendalikan PT TJ
Redaktur : Tim Redaksi