Tangani Papua, Pusat Tonjolkan Pendekatan Ekonomi

Selasa, 02 Agustus 2011 – 19:14 WIB

JAKARTA— Digelarnya Konferensi Internasional Lawyer for West Papua (ILWP) di Universitas Oxford, London pada Selasa (2/8) untuk menuntut kemerdekaan Papua Barat, tidak membuat pemerintah Indonesia gentarPemerintah tetap menegaskan bahwa Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

‘’Kalau demo di Inggris, itu urusan di sana

BACA JUGA: Kemdiknas Digeledah, Nuh Pasrahkan pada KPK

Yang penting Papua bagian dari NKRI dan itu harus kita pertahankan
Kita semua harus sependapat, tidak boleh berubah,’’ tegas Menkopolhukam di Istana Negara, Selasa (2/8).

Djoko mengatakan tidak ada alasan apapun untuk "menyerang" pemerintah Indonesia dengan menuduh tidak memperhatikan Papua

BACA JUGA: Menang Praperadilan, Kejagung Tunggu Putusan

Dengan keluarnya Inpres nomor 5 tahun 2007, pemerintah telah memberikan otonomi khusus untuk percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Papua.

Pendekatan yang dilakukan pemerintah selama ini ke Papua, kata Djoko, adalah pendekatan ekonomi
Bukan pada faktor pendekatan keamanan

BACA JUGA: Ketua Komite Etik KPK Maklumi Ucapan Marzuki

Kalaupun ada kebijakan khusus mengenai keamanan, itu semata melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku di negara manapun.

‘’Tentu sudah tahu, beberapa waktu lalu ada TNI ditembak, ada orang freeport meninggalItu semua realitas yang harus dilihatKalau mereka dikejar oleh kepolisian dan aparat, adalah dalam rangka penegakan hukum,’’ kata Djoko.

Jika keinginan untuk merdeka berasal dari ketimpangan ekonomi kata Djoko, hal tersebut tidak bisa diarahkan pada pemerintah pusatKarena seluruh alokasi sudah ditransfer ke daerahSeluruh kepala daerah mulai dari gubernur, bupati dan walikota bertanggungjawab penuh untuk menjalankan kebijakan yang ada.(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Sebanyak 2.460 Orang Tunggu Grasi Presiden


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler