PADANG --- Pemerintah propinsi Sumbar memperpanjang waktu tanggap darurat selama 14 hari kedepan, setelah berkoordinasi dengan Pemkab MentawaiAkibat diperpanjangnya waktu tanggap darurat, memaksa warga untuk terus menempati tenda darurat
BACA JUGA: Putusan MK Dinilai Picu Potensi Konflik
Setelah 14 hari bencana tsunami menghantam puluhan dusun di Kabupten Mentawai, akhirnya pemerintah memutuskan perpanjangan waktu tanggap darurat selama 14 hari lagi
“Sebenarnya kami akan menghentikan waktu tanggap darurat setelah 14, namun setelah melakukan diskusi dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, waktu tanggap darurat memang harus diperpanjang
BACA JUGA: Dekati Bahaya Demi Urus Ternak
Hal itu dilakukan karena masih banyak warga yang hilang, dan belum ditemukan,” ujar Kapala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar Harmensyah, pada Padang Ekspres (Grup JPNN) kemarin (7/11).Terkait rehab rekon kata Harmensyah, baru akan dilakukan setelah waktu tanggap darurat selesai
Walaupun waktu tanggap darurat ditambah, untuk relawan tetap dilarang berada di Pulau Sikakap, dan harus ditarik dari Sikakap, yang selama ini menjadi posko utama bencana
BACA JUGA: PNS Suka Mangkir, Tunjangan Dipotong
Sementara, untuk mencari korban yang hilang akan dilakukan oleh warga dan anggota TNI, dan Polri ungkap Harmensyah.”Saat ini relawan yang diperbolehkan masuk ke Sikakap atau Mentawai adalah tim kesehatan, dan tim yang akan membangun kembali dusun-dusun yang hancur, setelah dihantam tsunami beberapa waktu lalu,” jelas Harmensyah.
Ditegaskan Harmensyah, untuk melaksanakan rehab rekon di Mentawai secara menyeluruh akan dilakukan setelah waktu tanggap darurat selesaiSebelum menjalankan tahap rekon, pemerintah propinsi juga akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Mentawai,”Semuanya harus dibuatkan rencana terlebih dahuluKami juga tidak bisa melakukan rehap rekon, tapi berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Mentawai,” paparnya
Diakui Harmensyah, sampi siang kemarin pengiriman masih terus dilakukanBantuan dikirim, dengan menggunakan kapal perang, dan beberapa kapal kayu”Untuk pendistribusian bantuan di Sikakap masih dilakukan dengan kapal-kapal nelayanKalau cuaca buruk, maka pengiriman bantuan harus dilakukan dengan helikopter, yang telah stanby di pulau Sikakap,” ungkap Harmensyah.
Karena menggunakan helikopter dan perahu nelayan, makanya premium, minyak tanah, dan aftur sangat diperlukanUntuk pengadaan BBM tersebut, juga masih terkendala, akibat cuaca yang tidak menentu(k)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penambang Pasir Tak Takuti Lahar Merapi
Redaktur : Tim Redaksi