jpnn.com, JAKARTA - Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo mempersilakan pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie bersikap terhadap wacana DPR RI menggunakan hak angket atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Namun, eks Gubernur Jawa Tengah itu menyebut wacana penggunaan hak angket di DPR bukan semata menggertak.
BACA JUGA: Tolak Hak Angket Pemilu 2024, Ketua Fraksi PAN: Agak Aneh
Dia berkata demikian demi menjawab pertanyaan awak media setelah bertemu para sukarelawan di Jakarta Pusat, Jumat (23/2).
"Kami tidak pernah menggertak," kata Ganjar.
BACA JUGA: Dugaan Kecurangan Pemilu, Ada Manipulasi Suara Modus Begini di Jember, Oalah
Jimly dalam sebuah kesempatan sempat menyebut wacana pembentukan panitia angket di DPR hanya bentuk gertakan semata.
Ganjar menyebut pihaknya serius ketika menggulirkan wacana hak angket di DPR RI menyikapi dugaan kecurangan Pemilu 2024.
BACA JUGA: Curigai Penghentian Rekapitulasi, SETARA Institute Ungkit Omongan Jokowi soal PSI
"Kami tidak pernah tidak serius," katanya.
Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mengatakan PDI Perjuangan sebagai parpol pengusungnya pada Pilpres 2024 sudah menyatakan keseriusan mengajukan hak angket.
"Sekjen sudah menyampaikan, kok. Kalau sekjen itu, artinya sudah partai, ya," ujar Ganjar.
Diketahui, Ganjar bersama cawapres Mahfud Md diusung empat partai di parlemen, yakni PDI Perjuangan, PPP, Hanura, dan Perindo. Dua disebut pertama berstatus parpol parlemen.
Ganjar kemudian ditanya awak media soal sikap PPP terhadap wacana membentuk panitia angket terhadap dugaan kecurangan pemilu.
"Ya, sampai dengan tanggal 15 Februari kemarin, alternatif-alternatif kami sampaikan. Saya kira, kami kompak juga," kata dia.
Ganjar menyebut penggunaan hak angket demi menyelidiki berbagai kejanggalan pada Pemilu 2024 seperti kesalahan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).
"Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilu-nya seperti ini," ucapnya.(ast/jpnn.com)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Hak Angket Pemilu 2024: Ternyata PDIP Tak Bisa Jalan Tanpa Koalisi Perubahan
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Aristo Setiawan