jpnn.com - SURABAYA – Sebagai respons atas maraknya tindak pelanggaran hukum di laut, Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) menggelar acara Forum Koordinasi Keamanan Laut. Acara digelar di Hotel Swiss Bell In Surabaya, Kamis (26/5) dengan tema Peran Bakamla dalam Pegelolaan Keamanan dan Keselamatan Maritim Secara Terintegras dengan Mengedepankan Doktrin Law Enforcement.
Kegiatan ini dibuka oleh Deputi Kebijakan dan Strategi Irjen Satria F. Maseo. Dalam kegiatan ini, hadir Eko Susilo Hadi selaku Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama dan juga selaku Plt. Sestama Bakamla.
BACA JUGA: Pendaftaran CPNS Agustus, Kuota Dipangkas Separoh
Selain itu, turut hadir Direktur Penelitian dan Pengembangan Bakamla Brigjen Pol Abdul Gofur dan Kadiskum Armatim Kolonel (KH) Izmu Edy sebagai narasumber.
Deputi Kebijakan dan Strategi Irjen Satria F. Maseo mengatakan pada Forkor yang pertama tahun 2016 ini, Bakamla berusaha memfasilitasi pertemuan antar instansi dan pihak-pihak terkait. Tujuannya adalah membahas permasalahan atau isu keamanan laut yang menjadi fokus kita saat ini.
BACA JUGA: IDI Tolak Jadi Eksekutor Kebiri
Kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai wadah sosialisasi peraturan pemerintah serta Undang-Undang terkait dengan keamanan dan keselamatan maritim.
Karena itu, dia berharap forum ini dapat memupuk serta jalinan komunikasi yang efektif dan efisien antara Bakamla dengan instansi di daerah. Forum ini sangat penting dalam rangka merumuskan strategi dan mekanisme pengamanan laut yang tepat, efektif dan efisien. Juga diharapkan dapat tercipta kebulatan sinergitas yang baik dalam pelaksanaan tugas-tugas di lapangan.
BACA JUGA: Komentari Kantor Pertahanan Daerah, Pak Luhut Pengin Lihat Rencana Ryamizard
“Melalui forum ini diharapkan terbangunnya kesamaan persepsi dan tindakan dalam rangka melaksanakan pemerintahan yang baik di laut, khususnya aspek penindakan hukum yang efektif dan efisien,” katanya.
Salah satu tugas pokok Bakamla adalah melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia dan wilayah yusdiksi Indonesia, yang didukung sistem peringatan dini dalam pelaksanaan patrol di laut.
Kemudian dijabarkan dalam tiga kemampuan Bakamla yang diharapkan dapat terintegrasi dalam menghadapi segala aktivitas ilegal di laut yakni kemampuan patroli, kemampuansurveillance dan kemampuan sinergitas.
Terkait keamanan di laut guna mendukung pembangunan di bidang maritim, Bakamla merekomendasikan agar laut bebas dari ancaman kekerasan, ancaman navigasi, ancaman terhadap sumber daya laut dan ancaman pelanggaran hukum.
Pada kenyataannya, masih marak terjadi pelanggaran atau tindak kejahatan di laut, seperti illegal fishing, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba terutama melalui jalur perairan Indonesia. “Masih banyak lagi tindak pelanggaran hukum lainnya,” katanya.
Dia menambahkan, masih ada permasalahan lainnya yaitu proses panjang pemeriksaan kapal oleh petugas-petugas yang mempunyai kewenangan di laut berdampak pada peningkatan beban (biaya dan waktu) dari pengguna jasa di laut.
“Hal ini yang sangat sering dikeluhkan oleh pengguna jasa di laut yang kami dapatkan melalui kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Kamla Regional Bakamla. Dari permasalahan di atas, dapat kita telaah dari sisi aspek security andprosperity, mana yang paling menguntungkan,” imbuhnya.
Direktur Penelitian dan Pengembangan Bakamla Brigjen Pol. Abdul Gofur mengatakan berbagai permasalahan di laut merupakan alasan mendasar yang mendorong perlunya mengkaji dan membenahi mekanisme pengelolaan keamanan dan keselamatan laut.
“Sebuah sistem pengelolaan keamanan dan keselamatan di laut yang terintegrasi dan terpadu perlu dibangun dengan melibatkan seluruh komponen kekuatan di laut,” katanya.
Mantan Wakapolda Riau ini sangat konsen dengan sinergitas kekuatan nasional di laut. “Bagaimana pengelolaan keamanan dan keselamatan laut dengan doktrin law enforcement yang terintegrasi di laut dapat dilakukan
Hal pertama, kata dia, penyidikan tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus secara komprehensif agar suatu tindak pelanggaran tidak disidik dengan menggunakan satu peraturan perundangan saja.
Kedua, pada saat patroli sebagai upaya pengamanan dan pencegahan, seluruh stakeholder atau instansi yang memiliki kepentingan di laut harus digerakkan secara terpadu dan terintegrasi. Ketiga, masing-masing stakeholder atau instansi yang memiliki kepentingan di laut harus memiliki kerja sama yang kuat baik dalam segi information sharing maupun dalam proses penegakan hukum.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hakim Agung Minta Jokowi Terbitkan Perppu Penegakan Hukum
Redaktur : Tim Redaksi