Tanpa Golkar-PKS, SBY Diyakini Mampu

Kamis, 24 Februari 2011 – 22:36 WIB

JAKARTA – Ketua Angkatan Muda Demokarat (AMD), Boyke Novrizon menganggap kehadiran Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di koalisi justru memberikan tambahan beban politik terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)"Kehadiran Golkar dan PKS dikoalisi telah memberikan beban politik terhadap pemerintahan SBY

BACA JUGA: Anas Dianggap Lebih Lihai Sebagai Pengamat Bola

Padahal tanpa kedua partai itu, kami yakin SBY mampu mengelola bangsa dan negara ini secara lebih baik," kata Boyke Novrizon, di Jakarta, Kamis (24/2).

Oleh karena itu, lanjut Boyke Novrizon, Angkatan Muda Demokrat, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera mengkaji kembali keberadaan Partai Golkar dan PKS dalam koalisi
“Apakah layak Golkar dan PKS dalam koalisi, karena secara terang-terangan telah berkhianat di DPR." Dikatakan Boyke, selaku pimpinan Setgab, SBY harus sigab mendaur-ulang mitra koalisi yang sehati dan memegang teguh etika kebersamaan atas dasar saling memberikan support politik demi kelanjutan koalisi kedepan.

Lebih lanjut, AMD minta kepada kedua pimpinan  partai koalisi yang berkhianat untuk kesatria dalam menerima konsekuensi dari sebuah sikap politik yang dipilihnya

BACA JUGA: Setuju Penetapan tapi Bukan Orang Parpol

"Kalau SBY yang konsisten dengan kesantunannya, lalu tidak mau menendang Golkar dan PKS, kami justru meminta kedua partai itu keluar dari koalisi
Pertimbangannya tentu saja dalam perpspektif adat ketimuran, yakni rasa malu,” pintanya.

Kalaulah rasa malu itu tidak lagi mereka miliki, menurut Boyke, apa jadinya proses demokrasi yang saat ini tengah berjalan karena ada dua partai politik yang mengklaim dirinya reformis, ternyata dalam prakteknya tidak komit dengan ucapan dan sikap politiknya.

Dia ingatkan, sebagai presiden, SBY hanya punya waktu memimpin bangsa ini sekitar tiga setengah tahun lagi

BACA JUGA: Minta MK Putuskan Darius Pemenang Pilkada Nias Utara

Dalam waktu yang relatif singkat itu, pemerintahan sangat membutuhkan iklim politik yang kondusif agar program kerjanya bisa lebih optimal direalisir"Karena itu, pemerintah dan partai koalisinya yang ada di DPR harus bebas dari berbagai kepentingan internal partai politik masing-masing," tukasnya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Perlu Fatwa MA Tuntaskan Pilkada Kobar


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler