jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian menyiapkan rancangan peraturan presiden (perpres) untuk pengembangan Duta Petani Milenial (DPM) dan Duta Petani Andalan (DPA).
Payung hukum tersebut diharapkan sebagai upaya penguatan proses regenerasi pertanian.
BACA JUGA: Kepala BPPSDMP Kementan Sebut Pangan seperti NKRI, Harus Harga Mati
Terkait hal ini, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menyelenggarakan rapat pimpinan di Hotel Shantika, Garut, Jawa Barat, Kamis (23/9).
Rapim tersebut membahas koordinasi dan pemantapan pelaksanan program pengembangan DPM dan DPA.
BACA JUGA: Tinjau BPP Cigugur, BPPSDMP Beri Pesan Ini Pada Penyuluh Pertanian
Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi menyampaikan kelestarian dan kemajuan pertanian menjadi isu yang harus dijawab tuntas.
Hingga Mei 2021, jumlah petani di Indonesia mencapai 38 juta orang.
BACA JUGA: Hebat! Petani Milenial Gobleg Bali Sukses Padukan Pertanian Organik dan Smart Farming
Hanya saja, sekitar 70 persen sudah berusia di atas 40 tahun.
Untuk itu, sebanyak 2,5 juta petani baru atau milenial harus dilahirkan dalam 5 tahun mendatang.
Strategi tersebut dicapai dengan perekrutan minimal 200 petani baru per kabupaten.
"Peran DPM dan DPA harus didorong maksimal. Mereka itu bisa diibaratkan investasi jangka panjang. Jaminan untuk kelangsungan pertanian bahkan kehidupan manusia," jelas Dedi.
Program DPM dan DPA sebelumnya sudah digulirkan Kementan untuk menjawab tantangan pertanian berbasis 4.0.
Ada 2.000 DPM dan DPA yang dikukuhkan.pada Jumat (6/8).
Menurut Dedi Nursyamsi, jumlah tersebut akan digandakan menjadi 2,5 juta orang hingga 5 tahun mendatang.
DPM dan DPA yang telah dikukuhkan sudah menjalani pelatihan wirausaha pertanian.
Mereka juga diberikan pendampingan mengakses KUR dan menjadi pengusaha start up hingga scale up pertanian.
"Jumlah DPM dan DPA akan terus bertambah. Target jangka panjang sudah ditetapkan. Untuk itu, tahapan pencapaian target terus diakselerasi termasuk payung hukumnya," tegas Dedi.
Sekretaris BPPSDMP Siti Munifah menyatakan pihaknya siap mengawal payung hukum DPM dan DPA.
"Semuanya harus runut. Harus ada statuta yang harmonis dengan klausul yang lain. Semua harus bersinergi dengan tidak membuat regulasi sepihak," kata Siti Munifah.
Menurutnya, sertifikasi juga diperlukan untuk menjaga kualitas kompetensi dalam proses regenerasi pertanian.
"Dan, pihak Politeknik sudah merancang sertifikasinya," kata Siti Munifah.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan dengan melibatkan anak muda secara penuh, produktivitas pertanian akan terus naik.
Komoditi yang ditawarkan juga semakin ke hilir.
"Dengan begitu, nilai ekonomi komoditi pertanian semakin tinggi. Tingkat kesejahteraan bagi petani bahkan masyarakat luas semakin baik," ujarnya. (mrk/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Simak Nih! Tips dari Komedian Narji untuk Petani Milenial
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Tim Redaksi, Sutresno Wahyudi