jpnn.com - JAKARTA – Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah merancang pembangunan jalan tol Trans-Sumatera ruas Bakauheni-Palembang sepanjang 373,4 kilometer. Jalan tol ini akan terhubung langsung dengan Pelabuhan Bakauheni dan kawasan terpadu di sekitarnya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya telah membentuk tim teknis bersama PT Jasa Marga, PT Hutama Karya, dan PT ASDP Indonesia Ferry. Tim teknis ini yang bertugas melakukan kajian sebelum rencana pembangunan jalan tol tersebut direalisasikan.
BACA JUGA: Tunda Jembatan Selat Sunda, Perbanyak Pembangunan Dermaga
Jasa Marga adalah perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang pengelolaan jalan tol. PT Hutama Karya adalah BUMN yang diberi mandat oleh pemerintah untuk membangun empat ruas jalan tol Trans-Sumatera, yaitu Medan-Binjai, Riau-Dumai, Palembang-Indralaya, dan Bakauheuni-Terbanggi Besar.
BACA JUGA: Kemenkeu Gandeng KPK untuk Tekan Kebocoran Pajak
Rencananya, empat ruas tol sebagai tahap awal pembangunan Trans-Sumatera tersebut akan mulai dikerjakan tahun ini.
”Empat ruas tol itu akan tetap berjalan sesuai rencana. Sedangkan jalan tol ruas Bakauheni-Palembang yang sedang kita rencanakan ini sebagai kelanjutannya. Kan total panjang tol Trans-Sumatera sekitar 2.000 kilometer,” kata Basuki di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, kemarin (1/12).
BACA JUGA: Sayangkan Pemilihan Direksi Pertamina Tak Libatkan KPK
ASDP akan dilibatkan dalam tim teknis pembangunan jalan tol ruas Bakauheni-Palembang karena infrastruktur tersebut akan dihubungkan dengan Pelabuhan Bakauheni dan kawasan terpadu. ASDP yang sedang merancang konsep pembangunan kawasan terpadu di sekitar pelabuhan Bakauheni dan Lampung, sesuai visi tol laut dari Presiden Joko Widodo.
Basuki menjelaskan, tol Bakauheni-Palembang ini akan terdiri atas enam ruas tol. Yaitu Bakauheni-Babatan sepanjang 53,9 kilometer, Babatan Tegineneng (51,1 km), Tegineneng-Terbanggi Besar (35,4 km), Terbanggi Besar-Pematang Panggang (100 km), Pematang Panggang-Indralaya (111 km), dan Palembang-Indralaya (22 km).
”Dana investasinya sekitar Rp 45 triliun, tidak termasuk biaya pembebasan tanah. Investasi ini akan ditanggung oleh BUMN dengan pinjaman lunak dari Pusat Investasi Pemerintah,” jelas Basuki seusai menggelar pertemuan dengan Menteri BUMN Rini Soemarno dan pimpinan perusahaan pelat merah yang terlibat.
Untuk pembebasan tanah, lanjut Basuki, seluruhnya akan ditanggung oleh pemerintah. Namun demikian belum diketahui berapa dana yang dibutuhkan. Rencananya, pemerintah akan membebaskan lahan sepanjang 500 km. ”Sekarang sudah ada undang-undang pembebasan lahan sebagai payung hukum. Jadi bisa cepat,” katanya.
Berdasarkan perkiraan pemerintah, pembebasan lahan akan selesai dalam dua tahun ke depan. Sehingga konstruksi jalan tol akan dimulai 2017 mendatang. Targetnya, jalan tol tersebut sudah bisa dioperasikan 2019.
Dalam paparan Jasa Marga yang salinannya didapat INDOPOS (Grup JPNN), ditegaskan bahwa target tersebut bisa dipenuhi dengan catatan jika proses pembebasan tanah oleh pemerintah berjalan lancar. Biasanya, pembebasan lahan di negeri ini selalu berjalan alot. Tak jarang, pembebasan lahan jadi faktor utama penghambat pembangunan infrastruktur. (dri)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Harga BBM Naik, Inflasi November Masih 1,5 Persen
Redaktur : Tim Redaksi